benuanta.co.id, NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dalam evaluasi SAKIP bersama tim evaluator Kementerian PANRB, Hermanus menyampaikan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan Kabupaten Nunukan berhasil ditekan menjadi 5,27 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 69,87, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 2,61 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus memperkuat sinergi agar setiap intervensi berjalan tepat sasaran,” ujar Hermanus.
Ia menjelaskan, berbagai program percepatan pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan meliputi perlindungan sosial, kepesertaan BPJS bagi pekerja rentan, layanan kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, beasiswa, bedah rumah, bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha.
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran Rp259,7 miliar untuk penanganan kemiskinan dan Rp258,8 miliar bagi penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi 17 Arah Baru Perubahan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan memaparkan perkembangan penerapan SAKIP sebagai instrumen untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, evaluasi SAKIP bukan hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“SAKIP menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah memiliki arah yang jelas, terukur, dan berdampak bagi masyarakat. Komitmen seluruh perangkat daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah,” kata Raden Iwan Kurniawan.
Dalam sesi evaluasi, tim evaluator Kementerian PANRB memberikan masukan dan pendalaman terhadap indikator kinerja yang telah disampaikan, termasuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penerapan SAKIP di Kabupaten Nunukan.
Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
