benuanta.co.id, TARAKAN – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyiapkan penguatan layanan karantina di sejumlah titik perlintasan barang dan komoditas di Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan penambahan layanan tidak akan dilakukan secara serentak di seluruh titik. Barantin terlebih dahulu memetakan lokasi yang memiliki aktivitas lalu lintas barang dan komoditas cukup tinggi untuk ditetapkan sebagai prioritas.
“Seluruh pelabuhan yang alur barangnya, komoditasnya itu sering dan banyak, kita mau pasang,” ungkapnya.
Menurut Karding, jumlah titik yang berkaitan dengan pelayanan karantina di Kaltara cukup banyak sehingga diperlukan penentuan skala prioritas. Dari sekitar 95 titik yang ada, Barantin akan memilih lokasi yang dinilai paling membutuhkan penguatan layanan.
“Kaltara itu kalau tidak salah ada 95 titik,” bebernya.
Kawasan perbatasan menjadi salah satu lokasi yang diperhatikan dalam rencana tersebut karena aktivitas perlintasan barang dan komoditas perlu diimbangi dengan ketersediaan pelayanan karantina. Karding mengatakan penempatan layanan akan diarahkan pada titik-titik yang memiliki tingkat aktivitas paling tinggi.
“Saya pilih nanti yang prioritas-prioritas,” jelasnya.
Pada titik yang telah ditetapkan sebagai prioritas, Barantin berencana membentuk satuan pelayanan untuk memperkuat kehadiran petugas karantina. Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan layanan agar pelayanan dapat ditempatkan lebih dekat dengan jalur pergerakan komoditas.
“Saya bentuk di situ APS1, Satuan Pelayanan,” terangnya.
Rencana penguatan layanan tersebut mulai diarahkan untuk pelaksanaan pada 2027. Karding memastikan kebutuhan anggaran untuk program tersebut telah disiapkan sehingga penambahan layanan dapat dilakukan sesuai prioritas yang telah ditentukan.
“Tahun ini sudah boleh dan 2027 sudah boleh, karena sudah saya anggarkan,” tegasnya.
Selain mempertimbangkan keberadaan PLBN, Barantin akan melihat tingkat aktivitas setiap titik sebelum menempatkan personel maupun membentuk satuan pelayanan. Kebijakan tersebut diarahkan agar sumber daya karantina ditempatkan pada jalur yang memiliki pergerakan komoditas paling tinggi.
“Yang penting-penting, yang alurnya banyak, kita mau pasang,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
