benuanta.co.id, TARAKAN – Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Utara (Kaltara) membuka forum bersama pelaku usaha dan eksportir untuk membahas berbagai kendala yang ditemui dalam proses pelayanan karantina, mulai dari persoalan teknis hingga administrasi.
Momen ini berlangsung pada acara ‘Ngobrol Bersama Karantina dan Pelaku Usaha (Nogbras Kaltara)’ yang mengangkat tema ‘Ruang dialog, ruang diskusi, ruang kolaborasi’ yang berlangsung di Cafe Bukit Bintang Kota Tarakan pada Ahad, 30 Agustus 2026. Pada kesempatan tersebut hadir pula Kepala Balai Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding.
Kepala BKHIT Kaltara, Ichi Langlang Buana Machmud, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku usaha menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi selama menggunakan layanan Karantina.
“Ada beberapa hal mungkin yang selama ini dirasakan oleh pelaku usaha, kendala teknis, kendala administratif, kendala layanan kami, dalam tempat dan waktu inilah kami persilakan disampaikan,” ungkapnya.
Ia mengatakan masukan dari pelaku usaha akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelayanan di lapangan. Menurutnya, persoalan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga dapat menyangkut pelaksanaan layanan oleh petugas.
“Karena bagian dari cerminan layanan kami, silakan disampaikan di sini saran, masukan, kritik, dan lain-lain,” katanya.
Menurut Ichi, sejumlah pejabat dari Badan Karantina Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut agar persoalan yang disampaikan dapat dibahas sesuai dengan bidang kewenangannya. Forum itu melibatkan pejabat yang menangani karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
“Pada hari ini di depan kita hadir Pak Karo, kemudian para Direktur bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,” paparnya.
Ichi mengatakan BKHIT Kaltara terbuka terhadap kritik maupun saran dari pelaku usaha. Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan karena Karantina merupakan institusi pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan aktivitas perdagangan.
“Kami terbuka terhadap kritik, kami terbuka terhadap saran, masukan,” katanya.
Menurut Ichi, pembahasan tersebut penting karena aktivitas ekspor menjadi salah satu bagian dari pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, pelayanan terhadap pelaku usaha perlu terus dievaluasi sesuai dengan persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Demi pergerakan ekonomi kita, kita sekarang mendukung ekonomi yang terus berputar dengan pergerakan ekspor,” bebernya.
Ichi menilai besarnya aktivitas komoditas membuat persoalan pelayanan perlu mendapat perhatian, terutama ketika pelaku usaha menemukan hambatan dalam proses pengurusan. Ia mengatakan evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas di daerah, tetapi juga perlu dibahas pada tingkat kebijakan.
“Ada beberapa hal yang bisa langsung direspons, Insha Allah kami di sini, di daerah, akan langsung melaksanakannya,” tegasnya.
Ia memastikan pembahasan dengan pelaku usaha tidak hanya diarahkan pada satu jenis komoditas. Petugas dari bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan diminta menerima berbagai persoalan yang disampaikan sesuai dengan layanan masing-masing.
“Para petugas kami dari bidang karantina hewan, ikan, tumbuhan menerima apa pun saran dan keluhan dari Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya.
Ichi berharap komunikasi antara Karantina dan pelaku usaha dapat terus dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam proses ekspor. Ia mengatakan masukan dari pengguna layanan menjadi salah satu bahan untuk melihat bagian mana yang masih perlu diperbaiki.
“Artinya kami harus siap melakukan layanan yang lebih baik,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Abdul Kadir Karding, mengatakan pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku industri dan eksportir secara langsung.
“Hari ini kita berdiskusi dengan teman-teman pelaku industri dan eksportir menyangkut pelayanan karantina di lapangan,” bebernya.
Ia mengatakan sejumlah persoalan yang muncul dalam forum akan menjadi bahan pembahasan bersama pihak terkait, terutama apabila menyangkut kewenangan lintas sektor. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar pelayanan tidak menjadi hambatan bagi aktivitas perdagangan.
“Ada kendala-kendala apa yang ditemui oleh pelaku terkait dengan kewenangan karantina,” katanya.
Karding menambahkan, masukan dari pelaku usaha akan dibahas sesuai dengan persoalan yang ditemukan di lapangan. Ia menilai forum semacam ini diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan pelayanan pemerintah.
“Yang saya inginkan hanya memperbaiki Karantina, memperbaiki pelayanannya, dan memperbaiki ekosistem Karantina,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
