benuanta.co.id, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pengembangan pariwisata tidak lagi dilakukan secara sektoral. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta terlibat membangun ekosistem pariwisata untuk memperluas pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto, mengatakan provinsi itu memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari alam, budaya hingga sejarah. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang maksimal jika hanya mengandalkan program Dinas Pariwisata.
“Peningkatan PAD dari sektor pariwisata bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata. Seluruh OPD harus berkolaborasi dan bersinergi untuk bersama-sama meningkatkannya,” sebutnya, Jumat (28/8/2026).
Menurut dia, pembangunan destinasi wisata berkaitan dengan banyak sektor. Akses jalan, infrastruktur, transportasi, pelayanan publik, promosi, hingga investasi menentukan daya tarik dan keberlanjutan sebuah destinasi.
Denny mengatakan kolaborasi lintas OPD perlu dimulai sejak tahap perencanaan. Pemerintah, kata dia, harus memetakan potensi wisata yang tersebar di kabupaten dan kota untuk menentukan destinasi yang memiliki daya tarik serta peluang ekonomi paling besar.
“Setiap daerah dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik dan keunggulan masing-masing. Kemudian diperkuat dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang sesuai,” ujarnya.
Ia menilai pengembangan pariwisata memiliki efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Bertambahnya wisatawan akan membuka pasar bagi pelaku usaha mikro, meningkatkan pelanggan hotel, menggerakkan jasa transportasi, serta mendorong usaha kuliner dan ekonomi kreatif di sekitar destinasi.
Efek berganda tersebut, kata Denny, menjadi alasan pemerintah ingin menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan PAD.
Denny mengatakan Kaltara juga dapat belajar dari daerah lain yang berhasil mengembangkan sektor pariwisata. Namun, pola pengembangan tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja dan harus disesuaikan dengan karakteristik daerah.
“Keberhasilan daerah lain dapat menjadi pembelajaran bagi kita,” katanya.
Ia berharap sinergi antar-OPD tidak berhenti pada koordinasi. Dukungan program, pembangunan infrastruktur, akses menuju destinasi, peningkatan pelayanan, promosi, dan penciptaan iklim investasi harus berjalan secara beriringan.
“Kami berharap pola kerja bersama tersebut mampu melahirkan destinasi yang lebih siap menerima wisatawan sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
