benuanta.co.id, BULUNGAN– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Melalui pembahasan rancangan akhir yang melibatkan seluruh kepala perangkat daerah, pemerintah berupaya memastikan berbagai kebutuhan prioritas masyarakat dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, mengatakan proses finalisasi RKPD dilakukan dengan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.
“Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program dan kegiatan yang dirancang benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,”katanya, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan rancangan akhir RKPD menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai program yang telah diusulkan. Pemerintah daerah tidak ingin ada kebutuhan penting masyarakat yang terlewat dalam dokumen perencanaan yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027.
“Intinya kita berusaha memaksimalkan kondisi yang ada. Semua kebutuhan prioritas masyarakat dari berbagai urusan yang diampu perangkat daerah harus dapat tertampung dalam RKPD. Jangan sampai ada yang tertinggal. Yang dimaksud kebutuhan, bukan keinginan,” terangnya.
Ia menegaskan, arahan tersebut sejalan dengan pesan Gubernur Kaltara yang meminta agar pembangunan daerah berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, seluruh usulan program harus melalui proses seleksi dan penyesuaian agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah tetap berupaya melakukan pengelolaan sumber daya secara optimal sehingga program-program prioritas dapat terlaksana secara efektif,” tuturnya.
Ia menambahkan, RKPD memiliki peran strategis karena menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja dan penganggaran. Karena itu, kualitas perencanaan menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai sasaran.
“Melalui finalisasi RKPD 2027, kali berharap seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terakomodasi dengan baik serta menjadi landasan bagi pembangunan yang lebih merata,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
