Berikut Upah Minimum 2027 untuk Tiga Sektor, Tertinggi Sektor Migas Rp4,07 Juta

BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha. Ketiganya meliputi perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.

Penetapan tersebut dilakukan bersamaan dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 melalui Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi pada Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan hasil sidang, UMSP sektor pertanian kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp4.053.065. Kemudian sektor pertambangan batu bara sebesar Rp4.061.619 dan sektor minyak bumi serta gas alam sebesar Rp4.070.174. Ketiga besaran upah sektoral tersebut berada di atas UMP Kaltara 2027 yang ditetapkan sebesar Rp4.027.901.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Tarakan Tegaskan Kekosongan Obat di Rumah Sakit Tak Boleh Dibebankan ke Peserta JKN

Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang menyampaikan, penetapan kebijakan pengupahan telah melalui pembahasan bersama berbagai unsur Dewan Pengupahan Provinsi. Unsur yang terlibat meliputi pemerintah, akademisi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.

Dalam pembahasan tersebut, masing-masing pihak menyampaikan pertimbangan, baik terkait peningkatan kesejahteraan pekerja maupun kemampuan dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Baca Juga :  Disnaker Kaltara Awasi 36 Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan, Upah hingga BPJS Jadi Sorotan

“Pemerintah juga mengacu pada regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS),” terangnya, Kamis (19/11/2026)

Gubernur berharap penetapan UMSP dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Di satu sisi, hak pekerja harus terlindungi, sementara di sisi lain iklim investasi dan keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Baca Juga :  Masyarakat Adat Keberatan Tradisi Berladang Digugat di MK, Sampaikan Aspirasi ke Gubernur

“Kepada seluruh pelaku usaha, pemerintah mengimbau agar melaksanakan ketentuan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Sementara pekerja dan serikat buruh diharapkan terus menjaga komunikasi dengan perusahaan untuk membangun hubungan industrial yang sehat dan konstruktif.

Pemerintah menilai pertumbuhan investasi dan pembangunan di Kaltara perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Endah Agustina