BPJS Kesehatan Tarakan Tegaskan Kekosongan Obat di Rumah Sakit Tak Boleh Dibebankan ke Peserta JKN

TARAKAN – Kekosongan obat di rumah sakit maupun kebutuhan obat di luar Formularium Nasional (Fornas) tidak semestinya menjadi alasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengeluarkan biaya tambahan. Selama pemberian obat sesuai indikasi medis dan prosedur pelayanan, pembiayaannya telah diatur dalam skema JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menegaskan penggunaan obat di luar Formularium Nasional memiliki dasar regulasi. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang mengatur pembiayaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas rujukan.

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), penggunaan obat di luar Fornas diperbolehkan apabila sesuai indikasi medis dan standar pelayanan kedokteran. Biayanya telah termasuk dalam kapitasi yang diterima fasilitas kesehatan, sehingga tidak boleh dibebankan kembali kepada peserta JKN.

Baca Juga :  Masyarakat Adat Keberatan Tradisi Berladang Digugat di MK, Sampaikan Aspirasi ke Gubernur

“Penggunaan obat di luar Formularium Nasional di FKTP dapat digunakan apabila sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang biayanya sudah termasuk dalam kapitasi dan tidak boleh dibebankan kepada peserta,” ujarnya.

Sementara untuk pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), penggunaan obat di luar Fornas harus melalui mekanisme persetujuan. Pemberian obat tersebut dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi Ketua Komite Farmasi dan Terapi, serta persetujuan Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit. Pembiayaannya telah termasuk dalam tarif INA-CBGs dan tidak boleh dibebankan kepada peserta.

Baca Juga :  Wagub Ingkong: Pembukaan Lahan Tradisional Masyarakat Adat Bagian dari Kearifan Lokal

Yusef juga menegaskan, apabila terjadi kekosongan obat di rumah sakit, pemenuhan kebutuhan pasien tetap menjadi tanggung jawab rumah sakit. Pasien tidak seharusnya diarahkan menanggung sendiri biaya obat yang dibutuhkan dalam pelayanan medisnya. Ia mencontohkan kasus seorang rekan wartawan yang sempat mengalami kekosongan obat di rumah sakit, tetapi kemudian diarahkan ke apotek yang bekerja sama dengan rumah sakit dan obat tetap diberikan secara gratis.

“Kalau kosong tetap menjadi tanggung jawab RS. Kemarin ada kasus rekan wartawan, obat kosong, RS mengarahkan ke apotek kerja sama RS dan obat diberikan gratis,” jelasnya.

Baca Juga :  Hilirisasi Perkebunan Jadi Fokus, Kaltara Bidik Pertumbuhan Industri Lokal

Peserta JKN yang mengalami pembebanan biaya obat meskipun telah mengikuti prosedur pelayanan sesuai ketentuan diminta melaporkan persoalan tersebut kepada BPJS Kesehatan.

Pelaporan diperlukan agar praktik pelayanan yang tidak sesuai ketentuan dapat ditelusuri, sekaligus mencegah adanya oknum fasilitas kesehatan yang memanfaatkan kondisi pasien untuk membebankan biaya yang semestinya tidak menjadi tanggungan peserta.

“Yuk kita kawal agar tidak ada oknum di fasilitas kesehatan,” tutupnya. (*)

Reporter: Sunny Celine

Editor: Endah Agustina