Kebutuhan Guru dan Nakes Mendesak, Formasi ASN Bulungan Belum Jelas

BULUNGAN – Kebutuhan tenaga guru dan kesehatan masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Jumlah pegawai di dua sektor tersebut masih perlu ditambah, sementara di setiap tahun ada ASN yang memasuki masa pensiun.

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, tenaga pendidikan menjadi salah satu yang paling dibutuhkan saat ini. Terlebih, pemerintah tidak lagi memperbolehkan adanya tenaga honorer, sehingga kebutuhan tenaga pengajar harus dipenuhi melalui formasi ASN.

Baca Juga :  Lima Bulan Atap Pasar Inai Ambruk, Pedagang Jualan Pakai Payung

“Salah satunya itu yang dibutuhkan tenaga pendidikan. Karena tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan, ditambah lagi setiap tahun ASN pasti berkurang,” kata Syarwani, Rabu (18/11/2026).

Selain guru, tenaga kesehatan juga masih menjadi kebutuhan pemerintah daerah. Menurutnya, kedua sektor ini cukup penting karena berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling mendesak di pemerintah daerah itu tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga :  Penginapan Lamin di Tanjung Selor Kebakaran, Penghuni Kamar Sempat Selamatkan Diri

Lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saat ini Pemkab Bulungan masih mengandalkan tenaga PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ada. Pemerintah daerah juga terus membahas kekurangan tenaga bersama dinas terkait.

“Tentu kami memaksimalkan tenaga yang ada, baik PNS maupun PPPK. Kami juga berdiskusi dengan dinas teknis, termasuk jika tenaga guru kurang, peran kepala sekolah juga bisa membantu pembelajaran di ruang kelas,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ekonomi Tumbuh, Dompet Pekerja Masih Sesak: Kisah Aldi, Ami, dan Bagas di Bulungan

Meski kebutuhan tambahan pegawai sudah terlihat, hingga sekarang Pemkab Bulungan belum mendapat kepastian mengenai jumlah formasi ASN yang akan diberikan untuk daerah. Syarwani mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.

“Sampai hari ini secara resmi kami belum menerima informasi terkait formasi setiap daerah. Kalau sudah menerima, kami akan diskusikan di internal pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)

Reporter: Alvianita
Editor: Ramli