TARAKAN – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Tantangan pasokan pangan, biaya logistik, hingga ketidakpastian kondisi global menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengungkapkan situasi global saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Berbagai perkembangan internasional dapat berdampak terhadap rantai pasok dan biaya distribusi barang, termasuk kebutuhan pangan.
“Isu-isu global, kemudian juga untuk pasokan dan segala macam, itu memang menjadi tantangan kami. Dan itu bukan perkara mudah,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kenaikan biaya logistik dapat memberikan tekanan terhadap harga barang di daerah. Terlebih, Kaltara memiliki tantangan geografis dan masih membutuhkan pasokan sejumlah komoditas dari wilayah lain. Karena itu, diperlukan strategi pengendalian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami tentunya bersama pemerintah daerah mengambil strategi untuk menjaga harga,” jelasnya.
Dalam menghadapi potensi tekanan harga menjelang Nataru, BI mendorong peningkatan frekuensi kegiatan intervensi pasar di daerah. Salah satunya melalui gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan nasional (HBKN).
“Kami memastikan misalnya, kita harus meningkatkan frekuensi di daerah-daerah. Gerakan pangan, misalnya. Ini juga kegiatan yang kami lakukan,” katanya.
Selain itu, pengendalian harga juga dilakukan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang melibatkan Perum Bulog. Program tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan sejumlah komoditas pangan, terutama beras dan minyak goreng. Menurut Agus, intervensi semacam ini diperlukan untuk meredam tekanan harga ketika kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan.
“Bulog memiliki program untuk stabilisasi. Kita pakai program untuk beras, kemudian juga minyak goreng,” bebernya.
Di luar langkah jangka pendek, BI juga mendorong penguatan kerja sama antardaerah untuk mengatasi persoalan ketimpangan pasokan komoditas. Skema yang dilakukan yakni mempertemukan daerah yang memiliki surplus produksi dengan daerah yang membutuhkan pasokan. Melalui kerja sama tersebut, distribusi komoditas diharapkan lebih terjaga dan kebutuhan daerah dapat dipenuhi tanpa sepenuhnya bergantung pada satu wilayah.
“Intinya mempertemukan antara pihak yang surplus dan pihak yang membutuhkan,” tuturnya.
Agus mencontohkan, kerja sama antardaerah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras dan cabai. Daerah yang memiliki kelebihan produksi dapat memasok komoditas ke wilayah yang mengalami kekurangan. Ia juga menyinggung peluang kerja sama pasokan antara Tarakan dan sejumlah daerah lain, termasuk wilayah di Sulawesi Selatan.
“Misalnya untuk membeli beras, kemudian ada cabai juga. Kita juga sudah menjalin kerja sama di beberapa daerah, misalnya antara Tarakan dan wilayah Sulawesi Selatan,” imbuhnya.
Menurut Agus, penguatan kerja sama tersebut perlu terus diperluas agar distribusi pangan tidak hanya mengandalkan pasokan dari daerah tertentu. Apalagi, ketidakpastian global berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai pasok. Karena itu, kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.
“Bagaimana kita memastikan berbagai kebutuhan itu siap, sehingga tidak hanya bergantung pada satu sumber pasokan,” ujarnya.
Selain memperkuat distribusi, BI turut mendorong strategi jangka panjang melalui pengembangan sektor pertanian di daerah. Penguatan produksi lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni mendorong pemanfaatan teknologi pertanian modern agar produktivitas komoditas dapat meningkat.
“Strategi yang lebih panjang adalah bagaimana kita mengurangi ketergantungan. Misalnya, dalam hal ini penciptaan teknologi pertanian yang modern,” tuturnya.
Meski demikian, Agus mengakui penguatan sektor pertanian membutuhkan proses dan tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan dukungan serta kolaborasi berbagai pihak agar peningkatan produktivitas dapat berjalan berkelanjutan. Upaya tersebut juga harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Pertanian itu perlu didukung dengan teknologi-teknologi lain. Tapi ini memang bukan hal yang instan dan bisa dipertahankan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli







