NUNUKAN – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) semakin dekat memasuki tahap persetujuan bersama.
Hal ini menyusul terbitnya hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjadi salah satu tahapan penting sebelum Ranperda dibawa ke rapat paripurna.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, mengatakan hasil fasilitasi tersebut telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti melalui pembahasan internal Pansus.
“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Nasir.
Ia menjelaskan, hasil fasilitasi Kemendagri memuat sejumlah catatan penyempurnaan, baik dari sisi substansi maupun redaksional. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penegasan batas kewenangan pemerintah daerah agar materi dalam Ranperda tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, Kemendagri turut memberikan perhatian terhadap pengaturan kemudahan bagi koperasi, mulai dari perizinan berusaha, akses permodalan, pembinaan dan pendampingan pembentukan koperasi, hingga fasilitasi pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.
Sementara bagi pelaku usaha kecil, pengaturan diarahkan pada pendampingan legalitas usaha, peningkatan akses pembiayaan, bantuan permodalan, penyediaan bahan baku, dukungan sarana dan prasarana produksi, serta perlindungan melalui layanan bantuan dan pendampingan hukum.
Nasir menegaskan, berbagai substansi tersebut perlu dipastikan terakomodasi dengan baik agar Perda yang dihasilkan tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara.
“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” jelasnya.
Setelah menerima hasil fasilitasi, Pansus II akan menggelar rapat internal untuk mencermati seluruh catatan dan rekomendasi Kemendagri.
Hasil pembahasan tersebut kemudian dibawa ke rapat gabungan komisi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari anggota DPRD sebelum masuk ke tahap persetujuan bersama.
Nasir menargetkan seluruh tahapan dapat diselesaikan sehingga Ranperda tersebut bisa dibawa ke rapat paripurna pada 29 November 2026, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Ranperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Tentu ini tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan dan pembahasan yang diperlukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, menyampaikan seluruh catatan hasil fasilitasi Kemendagri akan dicermati secara saksama. Hal itu untuk memastikan penyempurnaan Ranperda tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, koordinasi antara anggota Pansus dan komisi terkait menjadi bagian penting agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti sebelum Ranperda dibawa ke rapat paripurna.
“Kita berharap penyelesaian Ranperda ini dapat segera dituntaskan sehingga Kaltara memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam memperkuat koperasi dan usaha kecil, terutama dalam memperluas akses permodalan dan pasar, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina







