BULUNGAN – Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat koordinasi antara DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara itu membahas evaluasi tata kelola pemerintahan daerah sekaligus upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, hingga pengadaan barang dan jasa.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie mengatakan, dalam forum tersebut anggota DPRD menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu yang disoroti adalah tingginya biaya konstruksi di kawasan perbatasan dan kepulauan.
“Kondisi geografis tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Selain pembangunan infrastruktur, dukungan sarana produksi bagi petani dan nelayan juga disampaikan sebagai kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian,” sebutnya.
DPRD Kaltara, kata dia, turut mendorong sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian standar satuan harga untuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Penyesuaian itu diharapkan dapat membuat kebutuhan pembangunan lebih terakomodasi tanpa keluar dari ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Tim Korsup Wilayah 4 KPK juga menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan dan deteksi dini. Proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah diminta berjalan sesuai aturan.
Rapat tersebut, kata Achmad Djufrie, juga menghasilkan komitmen tindak lanjut dengan memperkuat peran Inspektorat Daerah. Lembaga pengawasan internal itu akan melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.
Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan, sekaligus memastikan anggaran daerah digunakan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina







