Tiga Raperda Jadi Pembahasan DPRD Nunukan, Penataan Permukiman hingga Perlindungan Anak

NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan menerima penyampaian nota penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).

Tiga Raperda tersebut terdiri dari dua usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan satu inisiatif DPRD. Materi yang diusulkan mencakup penataan kawasan permukiman, penanganan kawasan kumuh, hingga penguatan perlindungan anak.

Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, menyampaikan nota penjelasan dua Raperda usulan pemerintah daerah.

Kedua regulasi tersebut yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Kedua Raperda ini diarahkan untuk memperkuat dasar hukum pembangunan perumahan sekaligus mendorong penataan kawasan permukiman agar lebih terencana.

Tidak hanya menyangkut pembangunan hunian baru, regulasi tersebut juga menitikberatkan pada penanganan kawasan permukiman yang belum memenuhi standar kelayakan.

Baca Juga :  Perahu Terbakar di Laut Yamaker, Tiga Orang Jadi Korban

“Dua Raperda ini memiliki keterkaitan dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Nunukan. Kita ingin pembangunan kawasan hunian berjalan lebih terarah, sekaligus mencegah munculnya kawasan kumuh baru dan meningkatkan kualitas permukiman yang sudah ada,” ujarnya.

Dalam Raperda penanganan kawasan kumuh, terdapat tujuh indikator yang menjadi perhatian, yakni kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, serta proteksi kebakaran.

Penanganannya mencakup pencegahan munculnya kawasan kumuh baru hingga peningkatan kualitas kawasan yang sudah terlanjur kumuh. Sejumlah pendekatan yang diatur meliputi pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.

Penyusunan regulasi ini menjadi penting untuk memastikan pembangunan kawasan permukiman tidak berjalan tanpa perencanaan yang jelas.

Pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman dalam mengendalikan pertumbuhan kawasan hunian sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat.

“Harapannya, melalui pembahasan bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, regulasi ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Baca Juga :  Dua Arena Sabung Ayam di Sei Menggaris Nunukan Dibongkar Polisi

Sementara itu, satu Raperda inisiatif DPRD disampaikan anggota DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Raperda tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat perlindungan anak di Kabupaten Nunukan, terutama dari ancaman kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, hingga penelantaran.

Dalam penjelasannya, perlindungan anak dinilai tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi membutuhkan landasan hukum yang jelas agar pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama.

“Perlindungan anak tidak cukup hanya dengan memberikan imbauan. Kita membutuhkan landasan hukum yang jelas agar pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, maupun penelantaran anak,” jelasnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rancangan regulasi ini adalah praktik eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi.

Baca Juga :  Dari Rp 150 ribu per Kg, Harga Cabai di Nunukan Berangsur Turun Jadi Rp 120 Ribu

Termasuk di dalamnya pemanfaatan anak untuk mengemis, mengamen, berjualan asongan, maupun aktivitas lain yang dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu pendidikan mereka.

“Anak-anak seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Jangan sampai mereka justru dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi sehingga kehilangan hak-haknya, termasuk hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan,” tegasnya.

Melalui Raperda tersebut, upaya pencegahan dan penanganan permasalahan anak diharapkan dapat dilakukan secara terpadu.

Tidak hanya melalui pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, serta penanganan faktor sosial dan ekonomi yang menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan.

Ketiga Raperda tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah bersama DPRD dan pemerintah kabupaten. (*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Endah Agustina