Jaga Hak Bertanding Atlet, Dewan Hakim Porprov II Kaltara Wajibkan Cabor Taekwondo Terima Kontingen KTT

MALINAU — Dewan Hakim Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah tegas dalam menyikapi polemik kepesertaan atlet Kabupaten Tana Tidung (KTT) di cabang olahraga (cabor) taekwondo.

Guna menjamin hak tanding para atlet, Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) bersama Dewan Hakim menetapkan bahwa kontingen taekwondo asal KTT harus diikutsertakan dalam perlombaan.

Ketua Dewan Hakim Porprov II Kaltara, Syafruddin, menjelaskan ketetapan ini lahir usai digelarnya pertemuan mediasi mendadak pada Rabu (18/11/2026) pagi.

Pertemuan yang melibatkan perwakilan Panwasrah, Dewan Hakim, Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) Kaltara, dan KONI KTT tersebut digelar sebagai respons atas surat protes yang dilayangkan KONI KTT pada Selasa malam.

Baca Juga :  Ketua KONI Bulungan Minta PB Porprov Tak Tergesa-gesa Publikasikan Klasemen Medali

Syafruddin menekankan acuan hukum tertinggi terkait legalitas peserta Porprov merujuk pada kesepakatan Delegation Registration Meeting (DRM) yang telah disahkan dan ditandatangani semua pihak. Di dalam berkas DRM itu, baik kuota maupun daftar nama atlet (entry by sport dan entry by name) milik KTT sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh tim keabsahan.

“Apapun akibatnya, hasil DRM harus kita junjung tinggi dan hormati. Memang ada persoalan internal di tubuh TI terkait belum adanya kepengurusan cabang di KTT, namun bagi kami ada aturan penyelenggaraan yang lebih tinggi di atas persoalan internal cabor,” ujar Syafruddin kepada wartawan seusai rapat di Malinau, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga :  Pochettino Resmi Mulai Bertugas sebagai Pelatih Manchester United

Lebih lanjut, Syafruddin menyatakan  pihaknya menolak usulan untuk memulangkan para atlet KTT. Opsi tersebut dianggap menyalahi ketentuan lantaran proses entry by name bersifat mengikat dan tidak dapat diubah kembali.

“Pertimbangan yang paling menguatkan kami adalah DRM dan nasib atlet. Kalau kita mau membina olahraga, jangan sampai atlet yang dikorbankan akibat persoalan administrasi organisasi. Ini jalan terbaik,” tuturnya.

Dewan Hakim turut memberikan teguran keras kepada Pengurus Cabang (Pengcab) beserta panitia pelaksana cabor taekwondo supaya tunduk pada ketetapan tersebut. Terlebih, kewajiban meloloskan kontingen KTT ini juga sudah dikomunikasikan dengan Pengurus Besar (PB) Taekwondo Indonesia.

Baca Juga :  Hingga Hari Keenam, Dispora Kaltara Pastikan Pelaksanaan Porprov II di Malinau Berjalan Lancar

Syafruddin menjamin, jika panitia pelaksana nekat melangsungkan pertandingan tanpa melibatkan atlet KTT, maka seluruh catatan hasil laga tersebut akan dianggap tidak sah dalam klasemen perolehan medali Porprov II Kaltara.

“Silakan saja kalau tetap mau bertanding tanpa KTT, tapi kami tidak akan akui pertandingan itu, statusnya paling hanya eksibisi. Kemungkinan besar kami diskualifikasi karena kami tetap mempertahankan keputusan bersama,” tutupnya. (*)

Reporter/Editor: Endah Agustina