TARAKAN – Pemenuhan hak pekerja tidak hanya berkaitan dengan pembayaran upah minimum. Perlindungan jaminan sosial hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi aspek yang mendapat perhatian dalam pengawasan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara (Kaltara).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi mengatakan, terdapat 36 norma pengawasan yang menjadi cakupan pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan terhadap unit kerja perusahaan.
Dari seluruh aspek tersebut, ia secara khusus menekankan tiga persoalan yang harus menjadi perhatian, yakni pembayaran upah, perlindungan pekerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
“Pertama itu masalah upahnya, kemudian masalah perlindungannya, baik perlindungan BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaannya, dan yang ketiga itu masalah keselamatan kerja dan keselamatan kesehatan kerja,” ujarnya.
Asnawi menyebutkan, ketiga aspek tersebut merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi perusahaan. Sebab, pekerja tidak hanya memiliki hak menerima upah sesuai ketentuan, tetapi juga membutuhkan jaminan perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan maupun persoalan kesehatan.
Terkait kepatuhan pembayaran upah, Asnawi mengaku sejauh ini belum menerima laporan maupun temuan pengawas mengenai perusahaan yang membayarkan upah pekerjanya di bawah ketentuan minimum.
Kendati demikian, ia tidak menutup kemungkinan masih terdapat persoalan yang belum terungkap karena pekerja belum menyampaikan laporan. Bahkan, ia mengakui kemungkinan ada pekerja yang tidak berani melaporkan kondisi pengupahan di perusahaan tempat mereka bekerja.
Asnawi mengatakan, dirinya juga berupaya mencari informasi ketika menemukan indikasi persoalan ketenagakerjaan di lapangan. Apabila ditemukan kondisi yang perlu ditindaklanjuti, informasi tersebut akan diteruskan kepada pengawas ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan, pengawasan memiliki mekanisme dan kewenangan tersendiri. Disnakertrans tidak bisa serta-merta mengambil tindakan di luar kewenangan pengawas yang menangani pemeriksaan norma ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, pemenuhan hak pekerja perlu menjadi perhatian bersama, baik dari sisi perusahaan maupun pekerja. Kepatuhan terhadap ketentuan upah, kepesertaan jaminan sosial, serta penerapan standar keselamatan kerja menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat di Kaltara. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina







