BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901. Penetapan tersebut dilakukan melalui Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi yang digelar pada Rabu (18/11/2026).
Besaran UMP 2027 ditentukan berdasarkan formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dalam perhitungan tersebut, digunakan nilai koefisien alfa sebesar 0,75.
Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang menjelaskan, penetapan UMP merupakan hasil pembahasan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hingga perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.
Masing-masing unsur menyampaikan pandangan terkait kesejahteraan pekerja serta kemampuan dunia usaha dalam menghadapi kondisi perekonomian daerah.
Pemerintah juga mempertimbangkan indikator ekonomi yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara. Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada Triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen, sementara inflasi tahunan periode September 2025 hingga September 2026 sebesar 2,56 persen.
Nilai koefisien alfa 0,75 yang digunakan dalam perhitungan ditentukan melalui mekanisme voting dalam sidang pleno.
Jika dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara 2026 yang mencapai Rp5.198.544, UMP 2027 tersebut setara dengan 77,48 persen dari nilai KHL.
Gubernur menyebut, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Karena itu, hasil penetapan UMP diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan seluruh pihak dengan tetap menjaga hubungan industrial yang kondusif.
“Kepada para pengusaha, pemerintah mengingatkan agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara pekerja dan serikat buruh diharapkan terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan perusahaan,” terangnya.
Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Kaltara tidak hanya tercermin dari peningkatan investasi dan pembangunan, tetapi juga diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina







