benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memperketat arus masuk hewan ternak dari luar daerah.
Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga daging sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di pasaran agar aman.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara (DPKP) Kaltara mewajibkan setiap pelaku usaha melaporkan rencana distribusi dan jumlah ternak yang akan dimasukkan sebelum tiba di wilayah Kaltara.
Kepala Bidang Peternakan DPKP Kaltara, Surianto Semuel mengatakan, kebijakan tersebut bukan semata soal administrasi. Pemerintah daerah membutuhkan data akurat untuk mengendalikan distribusi dan mencegah gejolak harga.
“Semua pelaku usaha harus melaporkan jumlah ternak yang akan masuk. Data ini penting agar distribusi bisa terpantau dan sesuai aturan,” ujar Surianto, Rabu (4/3/2026)
Pada tahap awal, DPKP akan menerbitkan rekomendasi pemasukan ternak. Dokumen ini menjadi dasar administrasi sekaligus instrumen pengendalian pemerintah daerah terhadap lalu lintas hewan. Dengan sistem tersebut, arus ternak diharapkan lebih tertib dan terdata.
Di sisi lain, DPKP juga berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis yang menangani retribusi. Penertiban retribusi, kata Surianto, tetap dijalankan sesuai ketentuan, namun dirancang agar tidak berdampak pada kenaikan harga daging di tingkat konsumen.
“Penertiban retribusi tetap harus berjalan sesuai aturan, namun formulanya disiapkan agar tidak mengganggu stabilitas harga daging dan komoditas peternakan,” katanya.
Menurut dia, mekanisme pelaporan dan pemberian rekomendasi itu diharapkan memperkuat tata kelola sektor peternakan di Kaltara agar lebih tertib dan transparan. Selain itu, pengawasan ini juga menjadi langkah pencegahan terhadap masuknya penyakit hewan dari luar daerah.
“Pengawasan ini menjadi langkah preventif untuk menjaga kesehatan hewan dan mencegah penyakit ternak masuk ke Kaltara,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
