benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021.
Dimana pemerintahan daerah lingkup Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian untuk seluruh LKPD.
Gubernur Kaltara, Drs. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum mengatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
“Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur akan hal ini. Namun, kembali saya ingatkan bahwa pencapaian opini atas laporan keuangan bukanlah tujuan akhir. Kita disini perlu melihat apakah pencapaian opini WTP memiliki korelasi terhadap kinerja pembangunan daerah,” ungkap Gubernur Kaltara kepada benuanta.co.id, Rabu 14 Desember 2022.
Lanjutnya, pencapaian opini WTP harus memiliki korelasi terhadap kinerja pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan keuangan negara, termasuk dana transfer ke daerah (TKD) dan keuangan di pemerintah daerah, adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.
Dimana tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial.
“Saya ucapkan selamat bagi pemda lingkup Kaltara yang tahun ini menerima opini WTP atas LKPD-nya. Selamat juga bagi Pemprov Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau serta Kabupaten Nunukan yang mendapatkan apresiasi dari kementerian keuangan atas capaian WTP selama 5 kali berturut-turut,” terangnya.
Dirinya berharap hal ini bisa menjadi motivasi bagi semua pemerintah daerah lainnya, agar terus meningkatkan kualitas LKPD masing-masing, yang diiringi dengan pelaksanaan anggaran yang lebih baik dan bertanggung jawab serta kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Di tahun 2023, saya minta agar prestasi raihan WTP ini dapat dipertahankan dengan pelaksanaan APBN yang lebih optimal,” harapnya.
Dirinya juga meminta semua pihak saling bersinergi dan bahu membahu untuk menghadapi segala krisis yang mungkin akan terjadi di tahun depan.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara Wahyu Prihantoro menuturkan atas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah daerah regional Provinsi Kaltara tahun 2021, seluruh pemerintah daerah di Kaltara telah berhasil memperoleh opini WTP dari BPK.
Bahkan 3 pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemkab Malinau dan Pemkab Nunukan berhasil mempertahankan status opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.
“Saya atas nama mewakili Kementerian Keuangan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP dari BPK ini,” singkatnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa
