TARAKAN – Meningkatnya jumlah pasien virua corona (covid-19) di Tarakan membuat warga semakin khawatir. Terlihat dari semakin panasnya diskusi dan perdebatan di media sosial tentang penanganan wabah ini.
Menanggapi hal itu, DPRD Kota Tarakan akan mengambil langkah dengan menggelar rapat kordinasi (rakor) untuk mendesak pemerintah ambil tindakan. “Rencananya kami akan lakukan rapat besok, Selasa (6/4/2020) di kantor DPRD, melihat kondisi di Tarakan saat ini yang menjadi pandemi,” kata Ketua DPRD Tarakan, Al Rhazali kepada benuanta.co.id, Senin (5/4/2020).
Rencana pembahasan rapat kali ini untuk menindaklanjuti rakor yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Di mana ada 10 poin tentang perkembangan strategi dan kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penananganan covid-19 ini.
“Kemarin sudah kami berikan surat resmi terkait rapat kordinasi kami untuk penanganan dan pencegahan covid, tapi kayaknya masih ada yang kurang upaya dilakukan,” tuturnya.
Namun hal tersebut akan tetap dilakukan koordinasi dengan Pemkot Tarakan untuk mengatasi permalasahan covid-19 ini. Terlebih lagi, dalam rapat yang akan di gelar besok, dirinya akan menyerahkan sendiri hasil rapat DPRD kepada Walikota Tarakan.
“Besok kan kami rapat, rencananya saya dan tiga pimpinan DPRD akan serahkan sendiri hasil rapat ke pak wali, sekaligus akan menanyakan kondisi saat ini,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga menyampaikan dalam rapat nanti, ada beberapa permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat yang ditampung akan menjadi agenda pembahasan. Terutama beberapa permintaan masyarakat yang meminta dilakukan lockdown atau pembatasan wilayah.
“Nanti keluhan masyarajat kami akan bahas dalam rapat besok, terutama tentang lockdown yang menjadi perbincangan saat ini,” terangnya.
Apalagi diketahui bahwa penyebaran virus ini berasal dari luar wilayah Tarakan. Terutama kebijakan karantina nanti akan dipertegas agar sesuai dengan SOP yang diberikan selama 14 hari. “Seperti karantina ini, nanti harus dipertegas agar sesuai. Jangan sampai ini membuat masyarakat menjadi resah,” tegasnya.
“Makanya saya heran kenapa ambil jalan begitu, padahal belum 14 hari. Seharusnya kita tetap ambil masa inkubasilah agar lebih bisa diawasin lagi,” imbuhnya.
Ia juga menerangkan bahwa semua harus saling koordinasi agar bisa bekerjasama dalam menghadapi wabah ini. “Jadi kita juga tidak bisa saling menyalahkan juga. Sekarang bagaimana kita semua bisa bekerjasama untuk melakukan penanganan dan pencegahan ini agar tidak menyebar,” imbuhnya.
“Saya mengimbau juga kepada semua masyarakat agar jangan panik, kita akan mencari solusi besok untuk permasalahan yang ada. Terlebih lagi kita juga harus tetap menjaga kebersihan agar bisa terhindar dari virus covid ini,” imbaunya.(*)
Reporter : Rico Jeferson
Editor : M. Yanudin
Dear admin, tolong sampaikan kepada Para DPRD yang terhormat, jika lockdown diberlakukan, apakah ada kebijakan dari Pemerintah Kota untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, saya lihat di medsos yang diberitakan hanya ada dana untuk bantuan medis, memang itu wajib. tetapi kebutuhan masyarakat juga perlu dipikirkan, ingat tidak semua masyarakt Kota Tarakan mempunyai finansial yang stabil, mohon buka Mata para pejabat agar melihat sekeliling, ingat saat kalian mencalonkan diri, biar rumah masyarakt di kebun, hutan kalian pergi juga buat kampanye. Tarakan mau lockdown? dampaknya adalah masyarakat sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerinta. Petani, Nelayam, Penjual sayur di pasar, tidak bisa bergerak saat di terapkan lockdown. Saran saya, tidak perlu lockdown, hanya orang yang masuk ke Tarakan mohon kiranya di karantina sesuai SOP yang benar. Pak Walikota seorang Dokter, SOP jelas dr WHO Karantina selama 14 hari, ini 3 hari udah di lepas, selain nama Pak Walikota yang tercemar, Image Umat Muslim juga ikut tercemar, kenapa? Mereka pulang dri perkumpulan Tabligh, lalu tiba di Tarakan membawa virus. Terima kasih