“Alhamdulillah, kita patut bersyukur meski APBD kita tidak banyak, kita bisa memberikan insentif kepada para guru dan penyuluh. Perlu diketahui juga, tidak semua daerah melakukan. Sekalipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya lebih besar,” kata Irianto.
“Kita alokasikan anggaran untuk pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemkot sebesar Rp 60,34 miliar, diantaranya sebesar Rp 18,82 miliar untuk Nunukan, Rp 16,08 miliar untuk Bulungan, Rp 8,89 miliar untuk Malinau, Rp 3,56 miliar untuk Tana Tidung dan Rp 12,99 miliar untuk Kota Tarakan,” sambungnya.
Bankeu khusus akan diserahkan sebanyak 9.601 orang se-Kaltara. Terdiri dari guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK) sederajat, guru Sekolah Dasar (SD) sederajat dan guru Sekolah Menegah Pertama (SMP) sederajat. Termasuk kepala sekolah, penyuluh perikanan dan penyuluh pertanian serta pengawas.
Pemberian insentif kepada guru ini juga diamini Rusti Ningsih, S,Pd, M.Eng yang mewakili guru-guru di Nunukan. Menurut dia, guru-guru di Nunukan terus berusaha menjadi yang terdepan. Meskipun insentif yang dibagikan tersebut tidak sebesar yang diharapkan, namun sudah cukup membantu perekonomian para guru di perbatasan.
“Kita berharap bantuan yang diberikan ini, akan terus berlanjut dan tentu saja nominalnya juga bisa ditambahkan,” kata Rusti Ningsih.
Mengenai wacana penghapusan honorer yang dikhawatirkan berimbas pada guru honorer di Kaltara dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Syarwani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara seharusnya merefisi peraturan penghapusan tenaga honorer jika memang pemerintah pusat melakukan hal tersbeut.
“Kita juga belum melihat secara detail mengenai masalah penghapusan tersebut. Karena PP-nya juga kita belum lihat. Saya yakin pemerintah Kaltara melalui gubernur pasti akan melakukan penyesuaian, dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya kepada Benuanta.
