benuanta.co.id, TARAKAN – Perekonomian Kalimantan Utara diproyeksikan tetap tumbuh positif pada 2026, namun mulai menghadapi tantangan dari perlambatan sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah. Di tengah kondisi tersebut, sektor industri pengolahan dan kawasan industri, termasuk pengembangan smelter aluminium, dinilai memiliki peluang menjadi sumber pertumbuhan baru Kalimantan Utara (Kaltara).
Dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Mei 2026, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi Kaltara tumbuh pada kisaran 5,0-5,5 persen pada 2026. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi, sementara sektor pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas akibat penurunan target produksi batubara serta perlambatan permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor.
Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya Kaltara mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya bergantung pada sektor tambang. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir daerah dengan aktivitas industri dan jasa justru menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan daerah yang ekonominya didominasi pertambangan.
“Pertumbuhan ekonomi Kaltara itu lebih dipengaruhi oleh aktivitas non-tambang, karena daerah yang memiliki sektor tambang atau didominasi sektor tambang pertumbuhannya kalah dibandingkan dengan daerah perkotaan yang dipengaruhi aktivitas industri dan jasa,” ungkapnya, Kamis (13/8/2026).
Ia mencontohkan Tarakan yang dalam beberapa tahun terakhir konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Sementara Bulungan baru pada 2025 mencatat pertumbuhan sekitar 5,4 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Tarakan yang berada di kisaran 5,2 persen.
Dr. Margiyono melihat perkembangan Bulungan sebagai gambaran munculnya sumber pertumbuhan baru di Kaltara, terutama setelah wilayah tersebut mulai bergerak dari basis pertanian menuju kawasan industri dengan berkembangnya Tanah Kuning, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).
“Bulungan itu memang mengalami sedikit pergeseran dari daerah pertanian, tetap pertaniannya ada, tetapi belakangan juga menjadi daerah industri dengan dibukanya Tanah Kuning, berikut dipengaruhi oleh aktivitas KIHI dan KIPI. Nah, itulah menjadi sumber pertumbuhan baru,” jelasnya.
Dalam laporan BI, sektor industri pengolahan memang diproyeksikan meningkat sejalan dengan realisasi investasi dan operasi smelter aluminium. Sementara sektor konstruksi juga diperkirakan tetap tumbuh positif karena finalisasi pembangunan kawasan KIHI dan sejumlah proyek strategis lainnya di Kaltara.
Namun, bagi Dr. Margiyono, pengembangan aluminium maupun industri lainnya di kawasan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi atau nilai produksi. Hal yang lebih penting adalah seberapa besar industri tersebut mampu menciptakan keterkaitan dengan perekonomian lokal melalui penggunaan bahan baku, tenaga kerja dan sumber daya yang berasal dari Kaltara.
“Kalau kita ingin menciptakan keberlanjutan pertumbuhan yang sustainable, tentunya industri di situ tidak meninggalkan bahan baku lokal,” tegasnya.
Menurutnya, Kaltara memiliki berbagai sumber daya yang dapat menjadi input bagi pengembangan industri, mulai dari batubara, gas, minyak, kelapa sawit, kakao, perikanan hingga rumput laut. Pemanfaatan sumber daya tersebut dalam industri hilir dinilai dapat menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan jika hanya dijual sebagai komoditas mentah.
“Kalau bahan baku lokal itu diolah, maka dengan sendirinya akan terjadi transformasi ekonomi dari produsen primer, input primer itu akan menjadi produsen barang jadi,” terangnya.
Ia memperkirakan transformasi tersebut dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan pengangguran dan kemiskinan, hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penerimaan pajak.
“Kalau input barang mentah yang nilainya hampir Rp63 triliun itu diolah, bisa tiga kali lipat, empat kali lipat nilainya. Dampaknya akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” imbuhnya.
Karena itu, Dr. Margiyono mengingatkan agar keberadaan industri aluminium di Kaltara tidak hanya menjadikan daerah sebagai lokasi produksi, sementara bahan baku, modal dan tenaga kerja seluruhnya berasal dari luar daerah. Menurutnya, kondisi tersebut akan membuat manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal menjadi jauh lebih kecil.
“Kalau aluminiumnya dari luar, yang untung produsennya. Kalau produsennya di luar Kalimantan atau apalagi di luar negeri, yang untung pemiliknya. Kita hanya menjadi daerah yang menjadi produsen kemudian menerima limbahnya dan tidak menerima apa-apa,” ujarnya.
Ia menilai pertanyaan paling mendasar dalam pengembangan kawasan industri bukan sekadar mengenai jenis industri yang dibangun, melainkan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari aktivitas tersebut.
“Pertanyaan yang paling mendasar, kita dapat apa? Kita ini sedang melayani siapa?” lanjutnya.
Menurutnya, industri yang berkembang di Kaltara harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal. Jika bahan bakunya berasal dari petani, nelayan, pekebun atau pelaku usaha lokal, kemudian diproses oleh industri di Kaltara dengan tenaga kerja lokal, maka perputaran ekonomi akan lebih banyak terjadi di daerah.
“Kalau input lokal diolah, pabriknya yang bekerja orang lokal, petaninya orang lokal, nelayannya orang lokal, pekebunnya orang lokal. Berarti terjadi bangkitan ekonomi yang sangat besar,” katanya.
Dr. Margiyono juga menekankan bahwa pengembangan kawasan industri tetap membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah, terutama dalam menyediakan infrastruktur yang mampu menopang aktivitas industri. Infrastruktur energi, transportasi hingga komunikasi dinilai menjadi bagian penting agar kawasan industri dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Pertumbuhan ini membutuhkan dukungan berbagai kebijakan, baik kebijakan fiskal pemerintah maupun optimalisasi infrastruktur, apakah itu infrastruktur energi, transportasi, termasuk juga infrastruktur komunikasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
