benuanta.co.id, TARAKAN – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.158 miliar atau sekitar Rp1,1 triliun pada 2026. Berdasarkan data dalam paparan KPP Pratama Tarakan per 21 September 2026, realisasi penerimaan tercatat Rp447,46 miliar atau 38,62 persen dari target.
Target tersebut menjadi salah satu kondisi yang dihadapi Kepala KPP Pratama yang baru, Arden Erlangga. Pimpinan baru itu diperkenalkan dalam agenda bersama sejumlah pemangku kepentingan di wilayah kerja KPP Pratama Tarakan.
“Saya harap kehadiran saya bisa diterima oleh Bapak-Ibu semua,” ungkapnya, Rabu (23/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Arden memperkenalkan gambaran wilayah kerja KPP Pratama Tarakan yang mencakup Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Wilayah tersebut memiliki sekitar 169 ribu wajib pajak dengan karakteristik dan sektor usaha yang beragam.
“Dengan komunikasi yang baik, kita harapkan bisa menjadi solusi untuk kinerja dan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” katanya.
Berdasarkan gambaran penerimaan 2025, sektor administrasi pemerintahan menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan kontribusi 25,17 persen. Kemudian perdagangan besar dan eceran sebesar 17,85 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 15,30 persen, pertambangan dan penggalian 12,89 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,79 persen.
“Jika ada kekurangan, mari kita coba cari solusi untuk komunikasi lebih baik,” ajaknya.
Sebagai pimpinan baru, Arden juga menekankan pentingnya komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas KPP Pratama Tarakan. Ia membuka ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan kebutuhan maupun persoalan yang dapat dibantu oleh KPP.
“Jika ada yang dapat kami lakukan untuk membantu, kami siap,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tarakan, Taufik Hidayat, menjelaskan posisi target penerimaan yang harus dicapai pada 2026. Ia mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
“Untuk mencapai 1,158 M atau 1,1 triliun itu, sebenarnya harus ada upaya yang kita lakukan dan harus minta dukungan dari Bapak-Ibu semua sebagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Berdasarkan paparan KPP Pratama Tarakan per 21 September 2026, realisasi PPM neto tercatat Rp308,01 miliar, sedangkan PPM bruto mencapai Rp807,74 miliar. Sementara realisasi penerimaan yang menjadi capaian terhadap target tercatat Rp447,46 miliar atau 38,62 persen.
“Dalam satu tahun KPP Pratama Tarakan ditargetkan untuk mengumpulkan penerimaan negara sebesar 1,158 M atau 1,1 triliun,” terangnya.
Dari sisi pelayanan, Taufik menyebut KPP Pratama Tarakan kini memiliki 135 standar pelayanan. Jumlah tersebut mengalami perubahan dari sebelumnya 153 standar pelayanan.
“Dulu ada 153 standar pelayanan, kemudian berkembang dan akhirnya berubah menjadi sebanyak 135,” katanya.
Ia juga menjelaskan penggunaan Coretax yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu sistem. Integrasi tersebut membuat sejumlah proses administrasi perpajakan yang sebelumnya menggunakan aplikasi berbeda dihimpun dalam satu sistem.
“Banyak sekali aplikasi yang berserakan itu dikumpulkan menjadi satu dan terintegrasi di dalam Coretax,” imbuhnya.
Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dilakukan melalui kampanye susulan pelaporan SPT Tahunan setelah masa pelaporan normal berakhir. Kampanye tersebut menyasar wajib pajak orang pribadi maupun badan yang belum memenuhi kewajiban pelaporannya.
“Setelah masa pelaporan normal selesai, kita mengadakan kampanye susulan untuk meningkatkan kepatuhan laporan SPT Tahunan, baik orang pribadi maupun badan,” lanjutnya.
Dengan target penerimaan Rp1.158 miliar atau sekitar Rp1,1 triliun tersebut, KPP Pratama Tarakan masih memiliki ruang untuk meningkatkan realisasi penerimaan hingga akhir 2026. Data per 21 September menunjukkan realisasi baru mencapai 38,62 persen dari target tahunan.
“Untuk mencapai target itu butuh komunikasi dan kolaborasi antar berbagai elemen,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
