benuanta.co.id, TARAKAN – Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) di Kabupaten Nunukan menjadi sorotan karena sebagian di antaranya dilaporkan tidak beroperasi secara konsisten, bahkan ada yang mangkrak meskipun telah dibangun.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Jufri Budiman, mengungkapkan di Nunukan terdapat sejumlah SPBB yang kondisinya buka-tutup sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal. Ia menilai kondisi tersebut cukup disayangkan karena SPBB merupakan fasilitas penting untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat.
“Di Nunukan itu banyak SPBB yang kondisinya buka tutup dan bahkan ada yang mangkrak. Jadi ini sayang sebenarnya,” ujarnya, Kamis (5/3/2026) lalu.
Menurutnya, sebagian SPBB dibangun melalui skema kemitraan dengan pihak swasta atau vendor. Karena itu, ketika fasilitas tersebut tidak beroperasi, kerugian tidak hanya dirasakan masyarakat tetapi juga pengusaha yang telah mengeluarkan biaya besar untuk membangun sarana penyaluran BBM tersebut.
“Ini kan sistemnya mitra vendor, jadi kasihan juga pengusaha yang sudah menggelontorkan banyak di situ tapi malah tidak beroperasi,” jelasnya.
Jufri mencontohkan salah satu SPBB yang berada di dekat Kantor Bupati Nunukan yang operasionalnya tidak menentu. Kadang fasilitas tersebut buka, namun pada hari lain justru tutup sehingga masyarakat tidak dapat memastikan ketersediaan layanan pengisian bahan bakar.
“Di Nunukan itu yang dekat kantor bupati kadang buka kadang tutup, jadi tidak pasti setiap hari buka,” paparnya.
Selain itu, ia juga menemukan adanya SPBB yang sudah selesai dibangun tetapi hingga kini belum juga beroperasi. Kondisi tersebut menurutnya perlu segera ditelusuri penyebabnya agar investasi yang telah dikeluarkan tidak menjadi sia-sia. “Bahkan ada yang sudah dibangun tapi tidak beroperasi,” lanjutnya.
Komisi III DPRD Kaltara pun berharap kendala yang menyebabkan SPBB tidak beroperasi dapat segera diselesaikan. Dengan beroperasinya lebih banyak titik pengisian bahan bakar, kebutuhan masyarakat terhadap BBM diyakini dapat terpenuhi dengan lebih mudah.
“Kami harap apa pun kendalanya segera diatasi karena ini dekat dengan kebutuhan masyarakat,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sales Branch Manager Kaltimut V Fuel PT Pertamina, Muhammad Naufal Atiyah, mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan kembali terhadap SPBB yang belum beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab fasilitas tersebut tidak berjalan.
“Nah terkait SPBB yang sempat disinggung DPRD Kaltara, itu akan kami mapping kembali,” ujarnya.
Naufal menjelaskan sebagian SPBB yang belum beroperasi kemungkinan masih terkendala proses administrasi atau perizinan operasional. Oleh karena itu, Pertamina akan mengevaluasi status perizinan tersebut sekaligus berkoordinasi dengan mitra pengelola.
“Siapa tahu ada kendala administrasi atau izin operasi yang belum selesai sehingga belum sempat beroperasi,” katanya.
Ia menambahkan, jika mitra pengelola masih berkomitmen melanjutkan operasional SPBB tersebut, Pertamina siap membantu melakukan koordinasi serta mendukung penyelesaian proses administrasi yang diperlukan. “Jika mitranya masih oke untuk melanjutkan, kami bisa bantu koordinasikan dan coba bantu urus administrasinya,” terangnya.
Meski demikian, Naufal memastikan kondisi tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap distribusi bahan bakar di wilayah Kalimantan Utara. Pasalnya, masih terdapat lembaga penyalur lain seperti Pertashop maupun SPBB yang aktif beroperasi dan dapat menjadi penyangga kebutuhan masyarakat.
“Rata-rata memang masih ada lembaga penyalur seperti Pertashop atau SPBB yang aktif, jadi itu bisa menjadi back up,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
