benuanta.co.id, TARAKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merespons sorotan terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) Nunukan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Hasanuddin, S.Pd., M.Si., mengatakan masyarakat perlu melihat pembangunan SLB Negeri Nunukan secara menyeluruh, bukan hanya dari kondisi yang ada saat ini. Dirinya menegaskan, Pemprov Kaltara terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pembangunan sarana dan prasarana di SLB Negeri Nunukan secara bertahap.
“Saya berharap kita tidak melihat setengah-setengah. Kita harus melihat secara keseluruhan bagaimana dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap lembaga pendidikan ini,” ujarnya saat ditemui, Selasa (28/7/2026).
Sejak sekolah tersebut berdiri pada 2019, berbagai fasilitas pendidikan terus dibangun dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hasanuddin menjelaskan, tonggak awal berdirinya SLB Negeri Nunukan dimulai pada 2019 melalui hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pada tahun yang sama, Pemprov Kaltara langsung memulai pembangunan tahap awal dengan mendirikan dua ruang kelas sebagai fasilitas utama kegiatan belajar mengajar.
“Pengadaan lahannya dimulai tahun 2019 melalui hibah dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pada tahun yang sama, Pemprov langsung membangun tahap awal berupa dua unit ruang kelas sebagai fasilitas utama untuk mendukung proses pembelajaran,” katanya.
Pembangunan kemudian berlanjut pada 2023 dengan penambahan berbagai fasilitas penunjang. Di antaranya satu ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), satu ruang pembelajaran khusus, lima ruang kelas, satu ruang keterampilan, serta satu ruang perpustakaan. Menurut Hasanuddin, penambahan fasilitas tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus secara lebih optimal.
Pada 2025, pembangunan kembali dilanjutkan meski pemerintah dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Pemprov Kaltara, kata Hasanuddin, berupaya memaksimalkan berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD maupun APBN.
“Kami mencari semua sumber pendanaan karena pada tahun 2025 sudah mulai ada efisiensi. Kami bergerak mencari dukungan APBN agar pembangunan tetap berjalan,” jelasnya.
Melalui APBD, pemerintah membangun delapan ruang kelas, toilet, ruang pembelajaran khusus, ruang kepala sekolah, asrama, serta melakukan penataan lingkungan sekolah. Sementara melalui APBN dibangun empat ruang kelas, dua ruang keterampilan, kantin, ruang pembelajaran khusus, toilet, dan selasar yang menghubungkan antarbangunan.
Hasanuddin menilai perkembangan fasilitas di SLB Negeri Nunukan menunjukkan kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan secara bertahap merupakan wujud komitmen Pemprov Kaltara dalam menghadirkan layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya di wilayah perbatasan.
“Secara keseluruhan pembangunan SLB Negeri Nunukan menunjukkan progres yang signifikan. Pengembangan fasilitas yang dilakukan secara bertahap merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus,” ujarnya.
Selain pembangunan gedung, pada 2025 Pemprov Kaltara juga menyediakan satu unit bus sekolah untuk mendukung mobilitas peserta didik SLB Negeri Nunukan. Fasilitas tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan transportasi siswa berkebutuhan khusus.
“Tahun 2025 kami juga melakukan pengadaan bus sekolah untuk SLB Negeri Nunukan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di sana. Memang semuanya dilakukan secara bertahap. Kalau masih ada kekurangan, akan terus kami lengkapi sesuai kemampuan anggaran, baik melalui APBD maupun APBN,” katanya.
Dirinya turut merespons sorotan terkait keterbatasan guru di SLB Negeri Nunukan. Hasanuddin menyebut, persoalan kekurangan guru tidak hanya terjadi di SLB Negeri Nunukan, tetapi juga dialami sejumlah sekolah lain di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu berkurangnya jumlah guru aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan tenaga pengajar di sekolah masih cukup tinggi.
“Kekurangan guru yang terjadi di SLB Negeri Nunukan itu juga terjadi di sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang lain. Kondisi ini memang masih dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara karena jumlah guru ASN terus berkurang akibat memasuki usia pensiun, sementara kebutuhan guru di beberapa satuan pendidikan masih cukup tinggi,” ujarnya.
Pemerintah daerah belum dapat melakukan pengangkatan tenaga non-ASN untuk mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu mengacu pada Surat Edaran Tahun 2025 sebagai tindak lanjut surat edaran Sekretaris Daerah mengenai penegasan pengangkatan tenaga non-ASN.
“Berdasarkan surat edaran tersebut sudah jelas bahwa OPD, termasuk satuan pendidikan, belum diperkenankan mengangkat tenaga non-ASN,” katanya.
Meski demikian, Pemprov Kaltara telah menyiapkan langkah strategis agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Salah satunya melalui kebijakan fasilitasi pembayaran honorarium guru menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari APBN, serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang berasal dari APBD Provinsi Kaltara.
Menurut Hasanuddin, kebijakan tersebut merupakan solusi sementara untuk menutup kekurangan tenaga pendidik sembari menunggu pemenuhan kebutuhan guru melalui mekanisme pengadaan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak tinggal diam. Dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga pendidik dan kebutuhan untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran, pemerintah provinsi memberikan kebijakan fasilitasi pembayaran honorarium guru melalui dukungan dana BOSP dan BOSDA atau BOP sebagai langkah sementara untuk menutupi kekurangan tenaga guru,” jelasnya.
Hasanuddin berharap masyarakat dapat melihat upaya yang telah dilakukan pemerintah secara menyeluruh. Menurutnya, berbagai pembangunan yang telah direalisasikan menjadi bukti keseriusan Pemprov Kaltara dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah perbatasan.
“Saya mohon untuk menilai sesuatu itu mari kita lihat dulu secara keseluruhan bagaimana Pemprov sudah berupaya sangat mendukung, dibuktikan dengan pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan untuk anak-anak kita di perbatasan yang berkebutuhan khusus,” pungkasnya. (*)
Reporter/Editor: Endah Agustina
