benuanta.co.id, BULUNGAN – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat pengelolaan data Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem yang terintegrasi.
Pembenahan ini dilakukan agar data pegawai dari masing-masing instansi bisa masuk dan tercatat dengan baik. Selain itu, langkah ini juga untuk mengurangi adanya perbedaan atau disparitas data kepegawaian.
Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai BKD Kaltara, Indrayadi Purnama Saputra, mengatakan data ASN harus terus diperiksa karena kondisi pegawai bisa mengalami perubahan.
“Data itu sebetulnya targetnya harus 100 persen. Dan 100 persen itu kan tidak begitu dapat 100 persen terus kita biarkan,” sebutnya.
Menurutnya, masih ada data pegawai yang terkadang belum masuk, belum terinput atau belum ter-upload dalam sistem. Hal itu yang kemudian menjadi perhatian BKD dalam melakukan pembenahan data.
“Dinamika pegawai ini kan harusnya selalu menjaga data. Tapi kan ada yang tertinggal atau tidak ter-cover, tidak terinput atau ter-upload,” katanya.
Untuk mengatasinya, BKD Kaltara terus melakukan koordinasi dengan pihak yang menangani kepegawaian di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Indrayadi menjelaskan, koordinasi dilakukan secara rutin. BKD juga memiliki grup komunikasi dengan instansi yang membidangi kepegawaian sehingga apabila ada masalah data dapat langsung dikoordinasikan.
“Pokoknya dari semua instansi itu yang membidangi kepegawaian kita sudah ada linknya dan itu bisa berkoordinasi langsung ke BKD,” jelasnya.
Menurut Indrayadi, penggunaan data yang sudah terintegrasi juga diharapkan dapat membuat pelayanan pemerintahan menjadi lebih baik. Sebab, pengelolaan data tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara manual.
“Kalau sudah data itu berjalan dengan baik, otomatis kan seharusnya pelayanan itu sudah baik, lebih baik. Karena semua tidak lagi berbasis manual,” pungkasnya.(*)
Reporter: Alvianita
Editor: Endah Agustina
