benuanta.co.id, TARAKAN – Mahalnya harga tiket pesawat menuju Krayan, Kabupaten Nunukan, menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi Aliansi Tarakan Bergerak di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Senin (15/6/2026) lalu. Mahasiswa menilai, kenaikan tarif tersebut semakin membebani masyarakat perbatasan dan mendesak pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian.
Dalam pemaparannya, salah satu perwakilan aliansi mahasiswa, Michael Jama, mengungkapkan kenaikan harga tiket pesawat menuju Krayan menjadi persoalan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, biaya perjalanan yang sebelumnya berkisar Rp400 ribu kini meningkat hingga sekitar Rp800 ribu sehingga menyulitkan warga, terutama mahasiswa dan masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman.
“Kami meminta pemerintah segera mengambil langkah agar harga tiket kembali terjangkau bagi masyarakat Krayan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mahalnya tarif penerbangan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap layanan transportasi. Michael mengaku masih banyak warga yang harus mengantre untuk mendapatkan tiket tanpa adanya kepastian dapat berangkat sesuai jadwal.
“Jangan sampai masyarakat Krayan terus diperlakukan seperti ini. Persoalan ini sudah lama terjadi dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Menurut Michael, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada pelayanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan. Ia mencontohkan, warga yang membutuhkan penanganan medis di Tarakan berpotensi kesulitan memperoleh transportasi apabila harga tiket terus meningkat dan ketersediaannya terbatas.
“Bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit dan harus segera berangkat, tetapi tidak mendapatkan tiket? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kondisi seperti itu?” tukasnya.
Tanggapan dari Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, S.H., menyatakan seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD.
Ia menegaskan lembaganya akan meneruskan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.
“Tuntutan adik-adik mahasiswa kami terima untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Beberapa usulan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun daerah juga akan kami teruskan,” ujarnya.
Khusus mengenai mahalnya tiket penerbangan ke Krayan, Yunus mengaku telah menerima informasi adanya kenaikan tarif yang cukup signifikan. Karena itu, DPRD akan meminta komisi terkait melakukan peninjauan dan mengumpulkan data di lapangan sebelum menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.
“Kami akan bersama komisi terkait turun melihat secara langsung apakah benar kondisinya seperti itu, kemudian hasilnya akan kami sampaikan kepada pemerintah provinsi,” ucapnya.
Ia menegaskan DPRD memiliki fungsi menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun tidak dapat mengambil keputusan terhadap kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, seluruh masukan dari mahasiswa dipastikan akan dikawal hingga disampaikan kepada instansi yang berwenang.
“Kami sebagai DPRD hanya bisa menyampaikan dan meneruskan aspirasi itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa mendapat perhatian pemerintah,” tutupnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
