benuanta.co.id, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman diharapakan memiliki langkah-langkah strategis atau cara menekan laju inflasi imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebab beberapa sektor sudah mengalami Inflasi, antaranya moda transportasi hingga harga – harga sembako lainnya. Sehingga hal tersebut dianggap sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Apalagi pandemi baru saja melanda Covid-19 dan ekonomi masyarakat masih lemah.
Itu diutarakan langsung beberapa fraksi di DPRD Sulsel dalam rapat paripurna Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Jumat, (16/9).
Melalui pandangan umum yang dibacakan Andi Debbie Purnama, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan langkah – langkah Pemprov Sulsel dalam mengatasi inflasi dampak kenaikan BBM.
Di mana sesuai PMK nomor 134/PMK/.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022, Fraksi Partai Golkar meminta Pemprov segera melakukan kegiatan- kegiatan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat membutuhkan.
“Seperti pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, UMKM da nelayan. Penciptaan lapangan kerja, dan subsidi sektor transporasi angkutan umum di daerah,” harap Fraksi Golkar.
Senada juga disampaikan Fraksi Partai NasDem. Melalui juru bicaranya, Desy Susanti Sutomo mendesak kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman merespon keresahan masyarakat akibat kenaikan tarif BBM yang umumnya memberikan dampak negatif terhadap laju inflasi di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan.
“Langkah-langkah apa saja yang direncanakan dilakukan oleh Bapak Gubernur dalam perubahan kali ini merespon kondisi kenakan BBM?” Sorot fraksi NasDem.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya Nurhidayati Zainuddin berharap penyaluran bantuan langsung tunai atas kenaikan BBM ini bisa segera tersalurkan ke masyarakat.
“Kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta agar penyaluran BLT BBM agar segera di salurkan dan melalui pendataan yang baik dan tepat sasaran,” harapnya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menyiapkan anggaran Rp13,5 miliar khusus untuk mengatasi dampak inflasi imbas naiknya harga BBM. Besaran anggaran ini merujuk pada aturan yang diterbitkan pemerintah pusat.
Kabid Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin
menuturkan besaran anggaran tersebut merujuk sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
“Kalau anggaran sudah ada. Kan perhitungan 2 persen (dari dana transfer umum). Kurang lebih Rp 13,5 miliar. Itu yang kami rasionalkan bisa untuk penuhi itu,” kata Salehuddin baru – baru ini.(*)
Reporter: Akbar
Editor: Ramli
