Prabowo Jelaskan Batalyon Baru Dibentuk untuk Jaga Kekayaan Negara

Politik1 views
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penambahan kekuatan TNI salah satunya melalui pembentukan batalyon-batalyon baru ditujukan untuk menjaga kekayaan negara dan mencegah praktik-praktik ilegal seperti pembalakan liar dan tambang ilegal.

Di hadapan beberapa pemimpin media massa nasional dan tokoh masyarakat, Presiden meyakini idealnya satu kabupaten dijaga oleh satu batalyon. Walaupun demikian, kekuatan TNI saat ini belum dapat menjaga seluruh wilayah kabupaten/kota mengingat masih ada 360 kabupaten lebih yang tidak memiliki kehadiran satuan TNI.

“Padahal di situ ada kekayaan kita, karena itulah selama sekian puluh tahun terjadilah illegal logging (pembalakan liar, red.), illegal mining (tambang ilegal, red.), kebun-kebun liar,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disiarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta, Kamis.

Baca Juga :  Presiden Lantik Suahasil Nazara jadi Menkeu Gantikan Purbaya

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden RI, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, minggu lalu, Presiden Prabowo mencontohkan karena minimnya pengawasan di daerah-daerah, ada perkebunan kelapa sawit yang ditemukan beroperasi di kawasan hutan lindung. Jika tidak terus diawasi, maka praktik serupa dapat terjadi di daerah-daerah lain tanpa adanya penindakan.

Baca Juga :  Garibaldi akan Tampil Dalam Parade Kapal Perang di Teluk Jakarta

“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar, bukan kabupaten yang kecil-kecil. Kabupaten itu besar,” ujar Presiden.

Sementara itu, terkait anggaran pertahanan yang otomatis naik karena adanya pembentukan batalyon-batalyon baru, Presiden Prabowo menyampaikan anggaran pertahanan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Anggaran kita termasuk yang paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP (PDB, red.) kita,” kata Presiden.

Baca Juga :  Rahmawati Ajak Warga Kaltara Perkuat Nilai Kebangsaan lewat Empat Pilar MPR RI

Kemudian, selama beberapa dekade terakhir, belanja pertahanan Indonesia masih pada kisaran 0,9 persen PDB. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Singapura, pemerintah negara tersebut mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB anggarannya untuk belanja pertahanan.

“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam (pertahanan dan keamanan, red.) yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” sambung Presiden.

Sumber : Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *