Mensesneg Kembali Tegaskan Belum Ada Rencana “Reshuffle” Kabinet

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum berencana untuk melakukan perombakan susunan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan hal itu saat ditanyai ihwal nama pengganti Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) pascapejabat sebelumnya, Silmy Karim, terjerat dugaan korupsi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

“Belum, belum. Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle,” kata Juru Bicara Presiden itu dalam jumpa pers usai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Prasetyo menyampaikan jika pun ada rencana reshuffle, Presiden akan memprioritaskan pengisian jabatan yang saat ini masih kosong.

Kursi Wamenimipas belum terisi sejak Silmy Karim ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan pemerasan pada Juni 2026 lalu.

Sementara itu, Sudaryono diangkat menjadi pucuk pimpinan BGN pada akhir Juli 2026 menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri.

Usai dilantik, Sudaryono memastikan dirinya melepaskan jabatan Wamentan agar tidak terjadi rangkap jabatan. Hingga kini, belum ada nama baru yang mengisi jabatan tersebut.

Sebelumnya, Prasetyo telah menegaskan bahwa Presiden belum berencana melakukan perombakan Kabinet Merah Putih, meski evaluasi kinerja para menteri terus berjalan.

Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7), Prasetyo mengatakan proses evaluasi dan pengawasan terhadap jajaran kabinet dilakukan secara rutin untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai target.

“Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle,” kata dia.

Menurut Mensesneg, Presiden memiliki parameter tersendiri dalam mengevaluasi kinerja kementerian maupun para pejabat melalui koordinasi, pemantauan, dan pemberian masukan secara berkala.

Selain capaian kinerja, aspek komunikasi publik para menteri juga menjadi bagian dari evaluasi. Apabila terdapat penyampaian kepada publik yang kurang tepat, hal tersebut akan menjadi catatan untuk diperbaiki.

Sumber : Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *