benuanta.co.id, BULUNGAN – Sebanyak 5.745 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bulungan masuk dalam data peserta yang akan terdampak penonaktifan mulai 1 Oktober 2026.
Peserta tersebut sebelumnya mendapatkan tanggungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan jaminan kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menyiapkan langkah untuk mengambil alih pembiayaan sementara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, Risdianto mengatakan, data 5.745 peserta tersebut sudah diterima Pemkab Bulungan dari Pemprov Kaltara.
“Data sebanyak 5.745 peserta yang terdampak penonaktifan per 1 Oktober sudah kami terima. Data ini sudah masuk ke perangkat daerah teknis, yaitu Dinas Kesehatan Bulungan,” katanya saat dikonfirmasi Rabu (30/9/2026).
Meski sudah menerima data tersebut, Risdianto menyebut masih akan dilakukan pengecekan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Bulungan.
Menurutnya, pengecekan dilakukan secara by name by address untuk melihat kembali apakah peserta yang masuk dalam data masih memenuhi ketentuan sebagai penerima jaminan kesehatan.
“Data itu nanti tetap diverifikasi lagi oleh Dinsos secara by name by address. Jadi kita pastikan dulu datanya sesuai dengan persyaratan yang berlaku,” ujarnya.
Risdianto menjelaskan, Pemkab Bulungan tetap berupaya agar kepesertaan JKN masyarakat tidak langsung terhenti karena adanya perubahan tanggungan tersebut.
Ia mengatakan, Pemkab Bulungan akan mengambil alih pembiayaan peserta sampai akhir 2026, dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.
“Untuk sementara pembiayaannya akan kita ambil alih sampai akhir tahun 2026, sehingga masyarakat yang memenuhi ketentuan tetap bisa menggunakan jaminan kesehatannya,” jelasnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Bulungan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp500 juta melalui APBD Perubahan 2026.
Risdianto mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ini bagian dari komitmen Pemkab Bulungan untuk tetap menjamin kesehatan masyarakat. Untuk tahun 2027, kita berharap Pemprov Kaltara dapat kembali menganggarkan pembiayaan tersebut,” katanya.
Pembahasan mengenai persoalan tersebut juga sudah dilakukan bersama Pemprov Kaltara, BPJS Kesehatan dan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara.
Pembahasan itu berlangsung pada Senin (28/9/2026) di Hotel Luminor Tanjung Selor.
Menurut Risdianto, Pemkab Bulungan sudah menyiapkan anggaran dan rencana tersebut juga telah melalui pembahasan bersama DPRD Bulungan.
“Rencana ini sudah melalui pembahasan anggaran dan juga sudah mendapat persetujuan dari DPRD Bulungan. Jadi kita optimistis bisa menjalankannya sesuai rencana,” ujarnya.
Ia juga meminta proses peralihan penjaminan JKN tersebut bisa dikawal bersama agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk 5.745 peserta ini saya kira sudah jelas langkahnya. Sekarang mari kita sama-sama kawal proses peralihannya supaya bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
