benuanta.co.id, TARAKAN – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hj. Rahmawati, akan menindaklanjuti persoalan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan kenaikan harga minyak goreng di Kalimantan Utara (Kaltara), menyusul temuan dalam kunjungannya ke Koperasi Merah Putih Selumit Pantai, Kota Tarakan.
Rahmawati mengungkapkan, koperasi yang dibentuk untuk membantu masyarakat justru mengalami keterbatasan pasokan LPG, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau.
“Nanti saya akan langsung berkolaborasi dengan Komisi 12, yaitu mengenai penyaluran LPG. Karena tadi ada sedikit masukan, kenapa koperasi ini dibentuk untuk membantu masyarakat, tapi penyaluran LPG ini terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, distribusi LPG perlu dievaluasi agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan harga di lapangan.
“Kita ingin memberikan harga yang murah, tapi pasokannya tidak mencukupi. Kemudian di luar sana harga tinggi malah dikasih banyak. Nah, ini yang akan saya coba bicarakan, jangan sampai ada bisnis,” tegasnya.
Rahmawati menekankan, koperasi seharusnya difungsikan untuk membantu masyarakat, bukan menjadi bagian dari praktik bisnis yang merugikan.
“Karena Presiden menciptakan koperasi itu untuk membantu masyarakat, bukan bisnis,” tambahnya.
Sementara itu, terkait kenaikan harga minyak goreng yang di sejumlah daerah telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), ia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh stok barang yang beredar di pasaran.
“Kalau itu kita lihat pangsa pasar dulu. Karena mungkin stok kita, seperti kemarin saya ke Bulog, stok kita masih cukup banyak,” jelasnya.
Ia menilai, harga di beberapa wilayah masih bertahan karena menggunakan stok lama dengan harga sebelumnya.
“Barangkali kita belum naik karena masih punya stok yang lama dengan harga yang lama. Seperti beras, minyak, dan lainnya masih relatif aman,” tutupnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
