APBD Anjlok, Bupati Sri Juniarsih Pastikan Hak ASN Dibayarkan Penuh

benuanta.co.id, BERAU — Bupati Berau, Sri Juniarsih, memastikan hak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Berau akan tetap aman dan dibayarkan penuh tanpa potongan sedikit pun.

“Saya pastikan tidak ada pemotongan TPP bagi PNS maupun PPPK,” ujar Sri Juniarsih saat ditemui wartawan, Rabu (29/7/2026).

Keputusan ini diambil meski Pemkab Berau harus menghadapi proyeksi penurunan anggaran yang cukup tajam pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini berlaku rata bagi seluruh ASN, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga :  Pemkab Berau Kirim 59 Atlet Cilik Ikuti Turnamen Bupati Malinau Cup VI

Sri Juniarsih menegaskan, kesejahteraan pegawai tidak boleh dikorbankan karena mereka adalah garda terdepan pemerintahan.

“Hak-hak pegawai tetap menjadi prioritas karena mereka merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Melalui kepastian TPP ini, Pemkab Berau menyuntikkan semangat baru bagi jajarannya. Bupati berharap penuh agar peningkatan kesejahteraan ini berbanding lurus dengan melonjaknya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Berau.

Meski TPP ASN dijamin aman, Pemkab Berau tidak tinggal diam dalam menghadapi krisis anggaran. Langkah efisiensi ketat dipastikan akan segera diberlakukan demi menjaga stabilitas keuangan daerah.

Baca Juga :  Kopi Liberika Berau Disiapkan Tembus Pasar Nasional lewat Kolaborasi Lintas Sektor

Sri menjelaskan pengetatan anggaran nantinya difokuskan pada penataan ulang skala prioritas pembangunan, dengan tetap menjamin pemenuhan fasilitas publik.

“Kita menetapkan skala prioritas. Yang pasti kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi yang kita utamakan,” tegas Bupati wanita pertama di Berau tersebut.

Ia menambahkan, efisiensi anggaran akan menyasar optimalisasi kualitas belanja daerah secara menyeluruh, tanpa mengusik hak-hak pegawai.

Baca Juga :  Wabup Gamalis Resmikan Job Fair 2026, Minta Pemberi Kerja Prioritaskan Tenaga Lokal

“Efisiensi memang harus kita lakukan dengan upaya peningkatan kualitas belanja daerah, tanpa harus mengurangi hak bagi setiap aparatur di daerah,” tandasnya.

Sebagai informasi, kondisi keuangan Pemkab Berau memicu kewaspadaan setelah APBD 2027 diproyeksikan merosot tajam menjadi Rp 2,1 triliun. Angka ini terjun bebas dari penetapan APBD 2026 yang sebelumnya mencapai Rp 3,4 triliun. (*)

Reporter: Georgie Sihaloho

Editor: Endah Agustina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *