benuanta.co.id, TARAKAN – Upaya mengatasi PPDB online yang banyak dipersoalkan banyak pihak belakangan ini mendapat respon dari DPRD Kaltara, dengan menggelar rapat bersama dengan Disdikbud Kaltara pada Kamis, 14 Juli 2022.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara, Albertus SM rapat yang terlaksana di Hotel Tarakan Plaza ini mengulas persoalan PPDB meliputi gangguan teknis aplikasi, jalur zonasi dan solusi PPDB jangka panjang.
Ketua DPRD Kaltara menguarikan, salah satu masalah PPDB ini yakni kurang lebih 1.000 calon peserta didik yang tidak terakomodir dari kuota sekolah yang sudah ditentukan Disdikbud Kaltara.
“Rapat ini terkait dengan urgensi permasalahan di tengah masyarakat PPDB jalur zonasi. Atas dasar itu maka Komisi IV DPRD Kaltara yang menangani masalah ini, mengadakan rapat bersama stakeholder terkait,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Kamis sore (14/7/2022).
DPRD Kaltara mendorong Disdikbud mengambil langkah solutif terkait 1000 lulusan SMP yang dinyatakan tidak lulus di PPDB SMA negeri. Apalagi, tak lama kemudian proses belajar mengajar akan dimulai.
Hal itu menurut poltisi PDI Perjuangan ini penyebabnya disinyalir karena zonasi, kemudian juga ada proses human eror.
“Ada beberapa kesalahan teknis dari penyelenggara PPDB seperti gangguan jaringan dan terhapusnya data calon siswa. Hal itu dilaporkan Disdikbud mengarah pada faktor Human Eror,” ucapnya.
Mengenai percepatan yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara atas tidak lolosnya calon peserta didik, ia mempercayakan sepenuhnya kepada Disdikbud Kaltara.
“Disdikbud menjanjikan dan intinya mencoba untuk menyelesaikan. Seribu anak ini mau dibawa ke mana? artinya tidak mungkin juga semuanya diterima, tapikan ada pendekatan indikator yang diprioritaskan pihak dinas untuk sekolah negeri. Namun sekolah swasta juga berperan,” urai Albert.
Upaya ini diharapkan Ketua DPRD Kaltara dapat meminimalisir potensi masalah, sehingga dari seribu anak tersebut bisa diakomodir dengan indikator standar nasional.
“Ada kebutuhan-kebutuhan pendanaan khusus yang diperlukan oleh bidang-bidang kerja Disdikbud Kaltara. Sehingga perlu ada keterbukaan, dukung mendukung terkait program kerja yang harus didukung dana dari pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Disdikbud Kaltara mengungkapkan bahwa dari kurang lebih 4000 lulusan SMP di Kota Tarakan, daya tampung sekolah negeri hanya mencapai 63 persen. Selebihnya atau 37 persen, Disdikbud menyarankan untuk memilih SMA swasta.
Kepala Disdikbud Kaltara, Teguh Henri Sutanto menerangkan sebagian besar masyarakat Kaltara masih memilih sekolah negeri karena tanpa dipungut biaya dibandingkan sekolah swasta. Padahal, menurutnya mutu sekolah swasta tak kalah saing dengan sekolah negeri.
Namun demikian, ia memandang banyak masyarakat belum menyadari terbatasnya kuota sekolah negeri. Melalui rapat bersama DPRD Kaltara, pihaknya berusaha mencari solusi agar layanan pendidikan di Kaltara dapat mengakomodir anak bangsa.
“Solusi sudah kami tawarkan, untuk sekolah swasta pemerintah wajib memberikan subsidi. Kami sudah menyarankan ke DPRD, mohon dukungannya. Ketika anak kita masuk swasta, dari pemerintah berikan subsidi untuk meringankan bebannya.
Disdikbud pun menekankan pada sekolah swasta untuk tetap menerima peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Untuk itu, ia harapkan biayanya pun tidak memberatkan. Pemerintah dipastikannya hadir untuk membantu sekolah swasta.
“Kita usahakan bantu sarana prasarananya, BOP nya. Jangka panjangnya kita akan memberikan kesempatan sekolah swasta lebih unggul dari pada sekolah negeri. Sehingga masyarakat dapat memilih,” tutupnya. (*)
Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Nicky Saputra
