benuanta.co.id, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bersama DPRD Kabupaten Nunukan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan tersebut, pendapatan daerah turun Rp64,59 miliar menjadi sekitar Rp1,766 triliun.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Senin (10/8/2026). Selain KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026, rapat juga membahas Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 serta laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, mengatakan perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi daerah yang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran sebelumnya.
Penyesuaian itu mencakup pergeseran anggaran antarorganisasi perangkat daerah, program, kegiatan hingga jenis belanja. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga disesuaikan berdasarkan hasil audit laporan keuangan.
“Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya melakukan penajaman terhadap program-program prioritas guna merespons dinamika pembangunan yang berkembang saat ini,” ujar Irwan.
Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,830 triliun dalam APBD murni turun Rp64,59 miliar menjadi sekitar Rp1,766 triliun. Penurunan pendapatan tersebut diikuti penyesuaian belanja daerah. Belanja turun Rp80,64 miliar, dari sebelumnya Rp2,056 triliun menjadi sekitar Rp1,975 triliun.
Dengan perubahan tersebut, defisit anggaran juga turun dari Rp225,44 miliar menjadi Rp209,22 miliar. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit laporan keuangan disesuaikan dari Rp228,44 miliar menjadi Rp212,39 miliar.
Meski terjadi penyesuaian fiskal, Pemkab Nunukan tetap mempertahankan alokasi Rp3 miliar untuk penyertaan modal daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat investasi sekaligus mendukung kapasitas perekonomian daerah.
Irwan menegaskan perubahan APBD tidak sekadar berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat. Terlebih, waktu pelaksanaan APBD 2026 yang tersisa dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan efektif.
“Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya bahwa dalam sisa waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, tantangan pembangunan yang kita hadapi tidaklah mudah,” katanya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam mengawal pelaksanaan program prioritas di tengah keterbatasan fiskal.
“Sinergi, kolaborasi dan kemitraan yang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif yang selama ini telah terjalin dengan baik, termasuk keberhasilan kita bersama dalam mempertahankan opini WTP, harus terus kita rawat, pertahankan, dan tingkatkan,” ujarnya.
Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 tersebut ditandatangani Bupati Nunukan H. Irwan Sabri bersama Wakil Ketua I DPRD Nunukan Arpiah dan Wakil Ketua II DPRD Nunukan Hj. Andi Mariyati. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan Banggar DPRD Nunukan terkait pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Laporan tersebut dibacakan Mansur Rincing.
Dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027.
Salah satu sorotan utama adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, termasuk mengoptimalkan digitalisasi pada sektor-sektor potensial.
Banggar juga meminta belanja operasi ditekan secara efisien agar ruang fiskal lebih besar untuk program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Di sektor pembangunan, DPRD menaruh perhatian pada infrastruktur dan konektivitas wilayah. Pembangunan jalan dan jembatan, konektivitas antarkecamatan dan desa, penyediaan air bersih serta infrastruktur dasar di wilayah pedalaman dan perbatasan dinilai perlu mendapat perhatian lebih besar.
Wilayah Krayan dan pulau-pulau terluar turut menjadi sorotan, khususnya terkait akses logistik dan infrastruktur dasar. Peningkatan konektivitas dinilai penting untuk menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga barang serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Selain infrastruktur, Banggar mendorong pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerataan tenaga medis dan guru, peningkatan fasilitas sekolah serta penguatan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil menjadi bagian dari catatan DPRD.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong penguatan UMKM, pertanian dan perikanan, termasuk hilirisasi produk lokal serta pemberian bantuan sarana produksi yang tepat sasaran.
Upaya pengentasan kemiskinan juga diarahkan agar lebih terukur melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan disepakatinya KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026, Pemkab Nunukan dan DPRD kini melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026. Sementara catatan Banggar menjadi bahan penyempurnaan KUA dan PPAS APBD 2027.
Di tengah penurunan kemampuan pendapatan daerah, efektivitas belanja dan ketepatan penentuan program prioritas menjadi kunci agar APBD tetap mampu menopang pelayanan publik sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Nunukan. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
