benuanta.co.id, NUNUKAN – Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Nunukan kembali menjadi sorotan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai hingga saat ini masalah ketersediaan energi subsidi masih menjadi keluhan serius masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Sebatik.
Ketua HMI Nunukan, Andi Baso, mengatakan meskipun pemerintah daerah menyampaikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman, kenyataan di lapangan menunjukkan masyarakat masih sering menghadapi antrean panjang, keterlambatan distribusi, hingga lonjakan harga eceran yang dinilai tidak wajar.
“Di lapangan, masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG 3 kilogram. Bahkan kami sempat menerima informasi adanya lonjakan harga yang fantastis di Sebatik. Kondisi ini tentu sangat membebani masyarakat kecil,” ujar Andi Baso pada Senin, (11/5/2026).
Menurutnya, posisi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan memang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi energi. Pasokan BBM yang masih bergantung dari Tarakan dan didistribusikan melalui jalur laut membuat suplai rentan terganggu, terutama saat cuaca buruk maupun ketika armada pengangkut mengalami kendala operasional.
Selain faktor distribusi, Andi juga menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan, seperti dugaan penimbunan, pembelian berulang oleh pengecer menggunakan jerigen maupun tangki modifikasi, serta lemahnya pengawasan terhadap distribusi subsidi.
Akibatnya, BBM dan LPG subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru kerap sulit diakses.
Meski demikian, HMI mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah mengusulkan penambahan kuota BBM dan LPG subsidi ke pemerintah pusat, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, langkah itu dinilai belum cukup bila tidak dibarengi pembenahan sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat.
HMI mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap APMS dan pangkalan LPG, menindak tegas oknum penimbun maupun praktik mafia BBM, serta memastikan distribusi subsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat kecil, nelayan, dan pelaku UMKM.
Selain itu, mereka juga meminta Pemkab Nunukan memperjuangkan pembangunan depo atau fasilitas penyimpanan BBM di Nunukan agar daerah tidak terus bergantung penuh pada pasokan dari Tarakan. Transparansi terkait kuota, jadwal distribusi, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat juga dinilai penting untuk menghindari persoalan berulang.
“Sebagai wilayah perbatasan negara, Nunukan tidak boleh terus mengalami persoalan energi yang berulang setiap tahun. Negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik, karena BBM dan LPG bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi ke wilayah Nunukan, termasuk Sebatik tetap berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun menyampaikan, distribusi energi ke wilayah perbatasan memang memiliki tantangan geografis dan cuaca, namun pihaknya terus berupaya menjaga kelancaran suplai agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Pertamina terus melakukan monitoring penyaluran BBM dan LPG subsidi di wilayah Nunukan dan Sebatik. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, serta lembaga penyalur agar distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM maupun LPG subsidi sesuai kebutuhan dan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Jika ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi subsidi, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat maupun pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Selain itu, Pertamina menyebut evaluasi distribusi secara berkala terus dilakukan, termasuk antisipasi penambahan kebutuhan pada momentum tertentu maupun saat kondisi cuaca mengganggu jalur distribusi laut menuju wilayah perbatasan. (*)
Reporter: Soni Irnada
Editor: Ramli
