TARAKAN – DPRD Kalimantan Utara menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tergolong urgen dalam Musrenbang RPJMD Provinsi Kaltara tahun 2021-2026. Hal itu disampaikan secara langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Selasa, 15 Juni 2021 di Tanjung Selor.
Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris memaparkan, pokok-pokok pikiran itu merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan berbagai pertemuan dengan masyarakat yang dilakukan anggota DPRD Kaltara.
Selain itu, DPRD Kaltara juga berterimakasih kepada Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH.,M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si lanaran pembangunan Gedung DPRD Kaltara dan semua sektor yang menopang pembangunan di Bumi Benuanta.
“Bahwasanya telah diadakan peletakan batu pertama Gedung DPRD Kaltara, kami yakin ini menjadi langkah kemajuan Kaltara. Di mana sampai saat ini yang kami gunakan ialah Gedung PKK Kaltara. Selain dari itu, kami juga berharap Pemerintah Provinsi Kaltara mendukung tersedianya Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kaltara agar dapat menunjang pelayanan dan kinerja mereka untuk Kaltara,” jelas Norhayati.
Lanjutnya, transportasi di Kalimantan Utara belum sempurna dan berharap jadi atensi Pemerintah Provinsi Kaltara. Sehingga berharap transportasi ke kabupaten/kota dapat ditingkatkan aksesnya.
Sektor pendidikan masih banyak gedung sekolah yang perlu perhatian pemerintah. Kemudian insentif guru mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat perguruan tinggi masih perlu perhatian. Terkhusus untuk para dosen.
Dalam sektor kesehatan juga perlu diperhatikan. “Baru saja kami rapat dengan rekan-rekan perawat honorer di Kaltara, mereka menyampaikan bahwa beban kerja mereka sama dengan perawat yang PNS. Sehingga penghasilan dari rekan-rekan ini perlu mendapat perhatian,” kata Ketua DPRD Kaltara.
“Tidak hanya itu, bagi guru honorer juga harus diperhatikan terutama di masa pandemi Covid-19. Tanpa mereka siapa yang merawat kita, merawat masyarakat kita saat terkonfirmasi Covid-19,” ujarnya.
Paparan Norhayati, sektor ekonomi juga perlu dipacu. Seperti pelaku usaha perikanan, di antaranya tambak udang dan nelayan, perlu mendapat perhatian.
Dalam sektor Pariwisata, ia juga menyarankan di mana Pemprov Kaltara harus menciptakan Kaltara bukan hanya tepat transit ke area wisata Pulau Derawan Kabupaten Berau.
“Tetapi kita harus memanfaatkan kondisi itu, agar para wisatawan yang melintas di Kaltara dapat membeli kerajinan kita dan menginap di penginapan-penginapan kita,” ungkapnya.
Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pun menjadi penyampaiannya. Di mana perlunya perhatian dari pemerintah. “Seperti pelatihan-pelatihan, pemberdayaan dan akses pemasaran,” imbuh dia.
Melakui forum Musrenbang, politisi PDI-Perjuangan ini juga menitipkan perjuangan masyarakat Kaltara mengenai nasib status Ibu Kota Provinsi Kaltara yang saat ini diketahui letaknya ada di Tanjung Palas.
“Mudah-mudahan dari kementerian bisa mendapat perhatian, sehingga bisa menyandang Ibu Kota Provinsi Kaltara,” harap Norhayati.(*)
Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor: M. Yanudin
