benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara, Tomy Labo mengatakan, pihaknya akan mendorong optimalisasi realisasi penerimaan retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di tahun 2024.
Dia mengungkapkan, realisasi penerimaan cenderung belum memuaskan hingga pertengahan tahun 2024. Secara teknis, IMTA adalah layanan retribusi yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara.
Dari data yang masuk, retribusi dari IMTA ditarget sekitar Rp800 juta pada tahun 2024. Namun demikian, persentase realisasi sampai memasuki pertengahan 2024 masih di bawah 10 persen.
“Targetnya di angka Rp800 juta, tapi kontribusi di triwulan pertama masih di bawah 10 persen, artinya belum optimal, belum sesuai dengan target,” kata Tomy.
Bapenda Kaltara sudah melakukan Focus Group Discussion (FGD) saat penyusunan peraturan gubernur mengenai layanan yang dikenakan retribusi daerah. Bapenda Kaltara terus melakukan fungsi koordinasi agar setiap target di OPD pengampu terealisasi optimal.
“Kami sudah melakukan FGD pada saat penyusunan pergub. Kami juga sudah melihat target dari semua potensi di bidang OPD, itu tentunya menjadi target Bapenda secara keseluruhan yang melaksanakan fungsi koordinator di bidang pendapatan. Kami akan terus memberi stressing (penekanan) agar realisasinya optimal,” papar Tomy.
Secara keseluruhan, potensi retribusi daerah menjadi sektor PAD yang diupayakan mengalami peningkatan kontribusi. Hal ini disebabkan kontribusi yang ada sekarang tergolong sangat kecil.
“Sampai saat ini kontribusi dari retribusi daerah masih sekitar 17 persen, sangat kecil, tapi tetap ada potensi untuk dinaikkan,” ujarnya.
Total ada 18 OPD Pemprov Kaltara yang bertugas sebagai pengampu komponen retribusi daerah. Mulai dari retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu dan retribusi pelayanan.
“Dinas dengan UPT-nya harus berkontribusi, karena dari 32 pelayanan, 18 diantaranya diampu oleh OPD,” jelas Tomy. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Nicky Saputra
