Bapenda Dorong Optimalisasi Realisasi Retribusi IMTA

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara, Tomy Labo mengatakan, pihaknya akan mendorong optimalisasi realisasi penerimaan retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di tahun 2024.

Dia mengungkapkan, realisasi penerimaan cenderung belum memuaskan hingga pertengahan tahun 2024. Secara teknis, IMTA adalah layanan retribusi yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara.

Dari data yang masuk, retribusi dari IMTA ditarget sekitar Rp800 juta pada tahun 2024. Namun demikian, persentase realisasi sampai memasuki pertengahan 2024 masih di bawah 10 persen.

Baca Juga :  UPT Bapenda Tana Tidung Perpanjangan Tangan Pemerintah Provinsi

“Targetnya di angka Rp800 juta, tapi kontribusi di triwulan pertama masih di bawah 10 persen, artinya belum optimal, belum sesuai dengan target,” kata Tomy.

Bapenda Kaltara sudah melakukan Focus Group Discussion (FGD) saat penyusunan peraturan gubernur mengenai layanan yang dikenakan retribusi daerah. Bapenda Kaltara  terus melakukan fungsi koordinasi agar setiap target di OPD pengampu terealisasi optimal.

“Kami sudah melakukan FGD pada saat penyusunan pergub. Kami juga sudah melihat target dari semua potensi di bidang OPD,  itu tentunya menjadi target Bapenda secara keseluruhan yang melaksanakan fungsi koordinator di bidang pendapatan. Kami akan terus memberi stressing (penekanan) agar realisasinya optimal,” papar Tomy.

Baca Juga :  Bapenda Kaltara Lakukan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah di KTT

Secara keseluruhan, potensi retribusi daerah menjadi sektor PAD yang diupayakan mengalami peningkatan kontribusi. Hal ini disebabkan kontribusi yang ada sekarang tergolong sangat kecil.

“Sampai saat ini kontribusi dari retribusi daerah masih sekitar 17 persen, sangat kecil, tapi tetap ada potensi untuk dinaikkan,” ujarnya.

Total ada 18 OPD Pemprov Kaltara yang bertugas sebagai pengampu komponen retribusi daerah. Mulai dari retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu dan retribusi pelayanan.

Baca Juga :  Bapenda Kaltara Tingkatkan Penerimaan Retribusi Daerah

“Dinas dengan UPT-nya harus berkontribusi, karena dari 32 pelayanan,  18 diantaranya diampu oleh OPD,” jelas Tomy. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Nicky Saputra

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2563 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *