ZAINAL Arifin Paliwang (ZAP) selalu optimisi pembangunan infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan semakin membaik. Hal itu bukan tanpa sebab, selama diamanahkan menjadi Gubernur Kaltara, ZAP terus bergerak melakukan upaya – upaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kaltara di Pemerintah Pusat. Misi Membangun Desa Menata Kota perlahan tapi pasti mulai terwujud di tengah keterbatasan anggaran Provinsi Kaltara.
Realisasi pembangunan Provinsi Kaltara tentunya akan menyesuaikan kekuatan anggaran daerah yang dimiliki. Setiap tahunnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara tergolong meningkat namun belum signifikan. Tahun ini, Provinsi Kaltara harus berbangga diri dengan APBD yang disahkan sebesar Rp 3.494.591.835.909. APBD ini terbilang meningkat dari tahun anggaran sebelumnya di bawah Rp 3 triliun.
Dengan anggaran yang tergolong kecil untuk ukuran suatu daerah yang geografisnya cukup berat, Provinsi Kaltara yang dinahkodai ZAP dan Yansen Tipa Padan (YTP) tetap optimis dalam hal pembangunan. Sejak tiga tahun terakhir, keduanya seakan melakukan kinerja – kinerja yang berfokus pada pemanfaatan kebijakan anggaran melalui kekuatan APBD.
Perlu diketahui, Provinsi Kaltara selama tiga tahun belakangan terus menunjukan peningkatan dari berbagai sektor. Seprti yang dikutip Koran Benuanta dari keterangan pers Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyebutkan ekonomi Kaltara tahun 2023 tumbuh sebesar 4,94% (c-to-c), di bawah ekonomi nasional yang tumbuh 5,05% (c-to-c). Di Pulau Kalimantan, pada tahun 2023 ekonomi Kaltara berkontribusi sebesar 8,45% dan menempati urutan kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah Provinsi Kalimantan Timur.
Pada triwulan IV 2023 perekonomian Kaltara tumbuh 4,61% (yoy), lebih rendah daripada ekonomi nasional yang tumbuh 5,04% (yoy). Nilai PDRB triwulan IV 2023 sebesar Rp36,27 triliun (ADHB) dan Rp18,08 triliun (ADHK) dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 21,02%.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 17,22%. Per Bulan Maret 2024 Provinsi Kaltara tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 2,62% (yoy) dan inflasi bulanan 0,42% (mtm). Inflasi ini lebih rendah dari inflasi nasional periode Maret yang sebesar 0,52% (mtm). Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan (mtm) ialah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Neraca perdagangan Februari 2024 surplus sebesar US$ 243,58 juta (Ekspor US$ 366,80 Juta dan Impor US$ 123,22 Juta).
NTP Kaltara pada Maret 2024 sebesar 111,46 atau naik 0,13% dibanding NTP bulan Februari 2024. Peningkatan NTP disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,60 persen atau lebih cepat dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen. Adapun NTN Kaltara pada Maret 2024 sebesar 106,19 (turun 0,41% dibanding bulan Februari 2024).
IPM Kaltara tahun 2023 mencapai 72,88 (Tinggi). Jumlah penduduk miskin Kaltara Maret 2023 sebanyak 47,97 ribu (6,45%) atau berkurang 2,6 ribu jiwa (5,14%) dibanding September 2022. Gini ratio Provinsi Kaltara tercatat sebesar 0,277 (Maret 2023), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,01% (Agustus 2023).
Adapun Perekonomian Kaltaar Triwulan IV 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,61% (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh lapangan usaha, di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 21,02%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 17,22%.
Perekonomian Kaltara Triwulan IV 2023 yang diukur berdasarkan PDRB atas ADHB mencapai Rp36,27 T dan atas ADHK 2010 mencapai Rp18,08 T. Secara spasial, struktur ekonomi wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2023 didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 48,38% dan yang paling kecil Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,45%. Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 6,22%, sementara Provinsi Kaltara menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 4,94% (c-to-c).
Sementara itu dari segi indicator kesejahteraan, jumlah penduduk miskin di Kaltara pada Maret 2024 sebanyak 47,97 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 2,6 ribu jiwa atau secara persentase menurun 5,14% dibandingkan periode September 2023. Tingkat kemiskinan di Kaltara masih berpusat di wilayah pedesaan, mengindikasikan masih tingginya disparitas kesejahteraan pekotaan dan pedesaan di Kaltara.
Adapun ukuran dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kaltara pada Maret 2024 sebesar 111,46 atau naik 0,13 persen dibanding NTP bulan Februari 2024. Peningkatan NTP disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga yang diterima petani (It) sebesar 0,60 persen atau lebih cepat dibandingkan Indeks Harga yang dibayar petani (Ib) yang mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen.
Sementara itu, NTN Kaltara pada Maret 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 106,19 atau turun 0,41% dibanding NTN bulan Februari 2024. Pada Maret 2024, NTN turun sebesar 0,41%. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 0,04 persen sedangkan Ib naik sebesar 0,46 persen. Peningkatan It disebabkan oleh naiknya indeks kelompok penangkapan di Laut. Sedangkan Ib mengalami peningkatan dikarenakan Indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) naik sebesar 0,67 persen dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBPPBM) naik sebesar 0,05 persen.
Berdasarkan data tersebut, pergerakan ZAP sebagai Gubernur Kaltara menunjukan peningkatan pembangunan dari berbagai indicator presentase yang selaras dengan visi misi dalam membangun Kaltara. Tak sampai di situ, pergerakan pembangunan Kaltara akan terus berlanjut pada pembangunan infrastruktur fisik seperti bangunan dan jalan di Kaltara.
Tentunya pembangunan yang bertujuan melahirkan pertumbuhan perekonomian Kaltara, terlebih pada wilayah – wilayah yang aksesnya sulit dijangkau melalui kendaraan darat. Pergerakan ZAP dalam membangun Kaltara tidak hanya sekedar di atas meja kerjanya, namun seringkali ia hadir langsung ke wilayah – wilayah perbatasan. Salah satunya melakukan perjalanan darat untuk memastikan infrastruktur di wilayah perbatasan Malinau menuju ke Krayan, Kabupaten Nunukan. Disampaikannya saat melakukan rapat koordinasi pembangunan infrastruktur sumber dana APBN tahun 2023. Dirinya ingin melihat sejauh mana jalan yang sudah dikerjakan yang memakan waktu bertahun-tahun dan sampai saat ini belum juga tuntas, padahal sudah menghabiskan triliunan anggaran Negara.
“Saya akan coba lewat darat dari Malinau sampai ke Krayan, untuk itu saya minta PUPR ikut bersama-sama untuk melihat sejauh mana yang sudah dikerjakan selama beberapa tahun tidak tembus-tembus,” ungkap Zainal Arifin Paliwang sebelum melakukan perjalanan, beberapa waktu lalu.
Ia juga meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) agar memaksimalkan pembangunan jalan Malinau hingga ke Krayan. Kata dia, pasokan dari Malaysia mulai dari bahan pokok hingga kebutuhan material. Dengan kondisi itu, maka harga yang harus dibayar warga perbatasan sangat mahal untuk memperoleh bahan pokok dan material bangunan.
“Dengan belum adanya akses yang baik ke Krayan, kita bisa bayangkan harga semen 1 sak mencapai Rp1 juta lebih di Krayan,” sebutnya.
Dirinya berharap di tahun 2024, progres jalan yang menghubungkan Malinau dengan Krayan bisa tembus. Walaupun belum sepenuhnya aspal tapi jalan bisa tembus dan dapat digunakan warga. Dirinya pun meminta kepada kontraktor yang memenangkan tender agar serius bekerja, terpenting kontraktor yang paham akan kondisi geografis perbatasan. Dalam hal ini, ia tak main – main dan meminta secara khusus kepada pihak pengawasan, agar benar-benar mengawasi. Tidak hanya bermodalkan kertas dan duduk di kantor, namun harus turun ke lapangan melihat pekerjaan yang dikerjakan kontraktor.
Hal itupun sejalan dengan upaya peningkatan jalan di wilayah perbatasan yang ditangani PUPR Perkim yang terus melakukan jeput bola ke pemerintahan pusat melalui Kementerian PUPR. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Provinsi Kaltara, Ir. Helmi mengatakan jalan perbatasan yang menjadi kewenangan Provinsi Kaltara akan dilakukan peningkatan secara penuh di tahun 2024.
“Peningkatan jalan akan kita laksanakan ditahun 2024 berupa dana alokasi khusus, jika saat ini baru berupa pemeliharaan,” ujarnya.
Di mana anggaran yang telah diajukan untuk perbaikan jalan di perbatasan ke pemerintah pusat untuk tahun 2024 baru diangka Rp 67 miliar. Angka didapatkan karena menyamakan anggaran yang didapatkan di tahun sebelumnya. Penanganan jalan perbatasan negara di Kaltara juga menjadi salah satu capaian yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruku. Hal ini menurut Helmi sangat perlu diperhatikan dalam hal konektifitas antar daerah. Helmi mengatakan, otoritas wilayah perbatasan terbagi dua. Yakni jalan perbatasan yang ditangani pemerintah pusat dan ada jalan di perbatasan yang ditangani pemerintah daerah.
“Jalan di perbatasan itu kan ditangani melalui DAK (Dana Alokasi Khusus), sedangkan jalan perbatasan ditangani melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” katanya.
Diketahui jalan di perbatasan dari Binuang-Long Layu-Lembutud-Long Bawan bagian sebelah kiri ditangani APBD. Sedangkan untuk sebelah kanan ditopang menggunakan APBN.
“Untuk yang DAK itu, tahun ini Rp 5 miliar untuk Lembudut-Long Layu, kemudian Rp 5 miliar untuk Long Layu-Binuang. Kemudian ada juga dari Inpres jalan daerah itu sekitar Rp 10 miliar,” jelasnya.
Tak hanya wilayah perbatasan, peningkatan konektifitas jalan ini juga dilakukan antar provinsi. Pemprov Kaltara dan Kementerian PUPR melalui BPJN Kaltara terus mendorong pembangunan infrastruktur konektivitas jalan perbatasan. Seperti diketahui, ada 2 kabupaten di Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia yakni Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.
Jalan paralel perbatasan menghubungkan provinsi Kalbar, Kaltim dan Kaltara. Sedangkan jalan akses perbatasan menghubungkan jalan nasional ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pembangunan jalan paralel dan jalan akses perbatasan berada di bawah kewenangan Balai Jalan sesuai SK Menteri. Sementara pemprov Kaltara dan Kabupaten/Kota melaksanakan penanganan jalan sesuai kewenangan masing-masing. Kabid Bina Marga PUPR Kaltara, Erni menerangkan bahwa jalan provinsi di perbatasan mencakup beberapa ruas jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.
“Untuk penanganan jalan provinsi di wilayah Krayan kita anggarkan setiap tahun melalui APBD, dan tahun ini juga mudah-mudahan akan ada bantuan penanganan oleh pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD),” tuturnya.
Program IJD yang dikerjakan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I serta Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan telah rampung di Kaltara terdiri dari Rehabilitasi Minor Jalan Padaidi, Peningkatan Jalan Trans Kalimantan, – Tanah Kuning tahap 1 dan 2, Peningkatan Jalan Simpang Inhutani – Desa Setarap dengan total alokasi Rp 172.752.758.000. (GRAFIS). Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang berada di provinsi termuda di Indonesia masih menjadi salah satu fokus utama. Dalam prosesnya hingga saat ini masih mengalami kendala atau keterlambatan. Hal tersebut diakui oleh Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kaltara, Yansen Tipa Padan.
“Kita akui dana yang kita miliki sangat terbatas, sementara persoalan sangat tinggi dan luas,” katanya, Rabu (15/5/2024).
Menurut Wagub, hal tersebut harus dimaklumi, mengingat dalam pembangunan wilayah perbatasan seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kaltara saja melainkan juga pemerintah pusat. Berkaitan dengan anggaran yang difungsikan untuk pembangunan infrastruktur, Yansen mengatakan hal tersebut telah berjalan sesuai progres yang ditentukan. Namun berkaitan dengan fisik, ia mengakui tentu akan ada perbaikan.
“Saya tidak berbicara mengenai sejauh mana keberhasilan sesuai dengan visi misi daerah, tapi yang pasti progresnya sudah ada,” tegasnya.
Seperti yang diketahui, Pemprov Kaltara bertanggung jawab atas pembangunan di wilayah perbatasan melalui DAK dan APBN. Pada tahun 2024, kurang lebih Rp 20 miliar anggaran berasal dari DAK disuntikkan untuk pembangunan jalan di perbatasan dari Binuang-Long Layu-Lembutud hingga Long Bawan.
Pergerakan kedua pemimpin ini untuk membangun Kaltara seringkali mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan, yang menyebutkan kurangnya pembangunan selama memimpin Kaltara. Hal itu dijawab ZAP dan YTP dengan mendorong masing – masing kedinasan untuk menjemput berbagai program pusat dari masing – masing kementerian.
Selain pembangunan jalan – jalan di wilayah perbatasan, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor menargetkan pembangunan beberapa embung untuk menyokong kebutuhan air di Kaltara. Kepala BWS Kalimantan V Tanjung Selor, Mustafa menjelaskan kebutuhan air di Kaltara masih mengandalkan sumber air baku dari air permukaan. Namun, masih belum layak digunakan untuk konsumsi lantaran terdapat beberapa embung yang tercemar ringan hingga berat.
“Kalau di Tarakan itu ada beberapa embung, jadi memang menampung air hujan. Embung di Tarakan seluruhnya sudah berjalan dengan baik karena kita sudah pasang menggunakan transfusi pipa dari rawa ke IPA,” jelasnya, Senin (13/5/2024).
Ia menilai, perlu adanya penambahan embung terutama di Nunukan yang sering krisis air. Namun, masih terdapat permasalahan yang terletak pada pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pendirian embung. Pihaknya telah mewacanakan terdapat 2 rencana pembangunan embung nantinya, yakni embung Lapri di Kecamatan Sebatik Utara dan Embung Sungai Limau di Kecamatan Nunukan Selatan. Untuk wacana ini, pihaknya juga telah melakukan studi penelitian untuk pompa air dangkal sebanyak 16 lokasi di Nunukan. Hasilnya, 7 di antaranya memenuhi syarat sisanya tidak lantaran dipenuhi lumpur.
“Nanti anggaran termasuk di situ, kita ada datanya. Nanti bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, bisa dimanfaatkan untuk irigasi dan air minum,” tambah Mustafa.
Sementara itu, pihaknya juga merencanakan pembangunan sebanyak 8 embung di Kota Tarakan. Saat ini masih dalam tahap pengusulan untuk desain. Nantinya, 8 embung tersebut juga dibangun mendekati mata air. Pemetaannya, nantinya di wilayah Binalatung akan terdapat Embung Binalatung 1 dan 2 dengan kapasitas 150 liter per detik.
“Masih mengandalkan hujan juga, cuma kan menampung air hujan supaya tidak langsung ke laut airnya. Kita mau desain dulu,” tuturnya.
Mustafa menambahkan, untuk kabupaten kota juga turut diwacanakan untuk pembangunan embung tambahan. Mengingat kondisi air di Kaltara dinilai surplus. Disinggung soal anggaran sendiri, pihaknya melihat kembali status lahan yang akan dibangun embung. Jika dirasa tak ada masalah maka anggaran akan segera diusulkan.
“Seperti di Nunukan itu di wilayah Sebatik lahannya, inikan ada 80 hektar, ada 25 hektare yang sudah dimanfaatkan kemudian tinggal 55 hektare belum bebas. Di sana juga kapasitasnya bisa 150 liter per detik apalagi daerah perbatasan,” sebut Mustafa.
Tak hanya itu, ZAP dan YTP juga terus berupaya dalam pembangunan manusia di Kaltara. Sejak tiga tahun terakhir Indesk Pembangunan Manusia (IPM) Kaltara terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Provinsi Kaltara sudah berada di level tinggi. Selama 2020–2023, IPM Provinsi Kaltara rata-rata meningkat sebesar 0,88 persen per tahun, dari 71,00 pada tahun 2020 menjadi 72,88 pada tahun 2023.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Mas’ud Rifai peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 1,07 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,93 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,11 persen dibanding tahun sebelumnya 3,03 persen. Sedangkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya sedikit lebih cepat dari 0,03 persen menjadi 0,04 persen.
“Sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya melambat dari 1,76 persen menjadi 0,76 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023,” katanya, Sabtu (23/3/2024).
Lanjut kata Mas’ud sapaannya, untuk Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,12 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,04 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kalimantan Utara adalah 73,42 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,54 tahun.
“UHH tahun 2023 meningkat 0,03 tahun (0,04 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,05 persen per tahun),” sebutnya.
Adapun untuk Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Kalimantan Utara rata -rata meningkat 0,70 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,26 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,14 tahun (1,07 persen) dibandingkan tahun 2022, lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,50 persen).
Tak hanya itu, dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kalimantan Utara mencapai Rp9,73 juta per tahun. Capaian ini meningkat 384 ribu rupiah (4,11persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 3,39 persen per tahun. Di lain sisi pada tahun 2023, pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi.
“Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir (UHH dari hasil LF SP2020) berkisar antara 73,11 tahun (Nunukan) hingga 74,24 tahun (Tarakan),” terangnya.
Sementara pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,39 tahun (Tana Tidung) hingga 14,21 tahun (Tarakan), dan rata-rata lama sekolah berkisar antara 8,26 tahun (Nunukan) hingga 10,36 tahun (Tarakan). Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 7,787 juta rupiah per tahun (Nunukan) hingga 11,992 juta rupiah per tahun (Tarakan). Kota Tarakan selalu memiliki capaian tertinggi pada setiap dimensi penyusun IPM, sementara Kabupaten Nunukan hampir selalu memiliki capaian terendah. Jika dilihat berdasarkan statusnya, capaian pembangunan manusia kabupaten/kota di Kaltara dengan menggunakan penghitungan UHH hasil LF SP2020.
“Terdapat 4 kabupaten/kota dengan status capaian tinggi yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung. Sementara itu, Kabupaten Nunukan masih berstatus sedang,” tukasnya.
Strategi pembangunan ke depannya juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan akan mengawali RPJMD tahun 2026-2031. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara menyebut Pemprov Kaltara akan fokuskan pembangunan daerah di tiga sektor pada tahun 2025 mendatang.
“Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata dan Sektor sumber daya manusia (SDM), akan menjadi fokus utama Pemerintah ditahun 2025 dan hal ini sudah kita bahas untuk kita rumuskan bersama OPD terkait,” kata Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius pada Kamis, 9 Mei 2024.
Ia menjelaskan difokuskannya tiga sektor itu dalam perencanaan pembangunan Daerah ditahun 2025 nanti, karena dilatarbelakangi oleh RPJMD Provinsi Kaltara. Pada tahun 2025 akan menjadi tahun transisi, RPJMD tahun 2021-2024 akan segera digantikan dengan RPJMD tahun 2026-2031.
“Bisa dikatakan ditahun itu kita akan mempersiapkan akhir dari RPJMD yang sebelumnya dan akan memulai menata RPJMD yang baru, sehingga tiga sektor yang saya sebutkan tadi akan menjadi fokus kita ditahun ini agar terjadi transisi yang pas untuk mengakhiri RPJMD yang sebelumnya dan mengawali RPJDM yang baru,” jelasnya.
Ia menambahkan tiga sektor itu akan menjadi persiapan Daerah dalam menjalankan RPJMD tahun 2026-2031, Sektor Pertanian untuk penguatan ketahanan pangan dan menyambut investasi rumput laut, Sektor pariwisata untuk mengembangkan destinasi wisata Kaltara dan Hilirisasi SDM untuk mempersiapkan tenaga lokal dalam menyambut KIHI dan investasi industri lainnya.
“Kita memiliki industri hijau berkelanjutan terbesar di dunia oleh karena itu kita perlu, meningkatkan SDM yang inklusif serta yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi masyarakat. Agar baik pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat selalu terlindungi,” lanjutnya.
“Begitu juga dengan Sektor lainnya yang akan segera menyambut investasi besar-besaran dari para investor. Maka dari itu, sebelum memasuki tahun 2025 kita harus bisa mempersiapkannya ditahun 2024 ini sebagai pondasi kita menuju masa transisi RPJMD,” pungkasnya. (nik/bn)
