MIDDLE income trap adalah sebuah fenomena yang membuat sebuah negara mengalami stagnasi. Sehingga terjebak dalam kondisi yang membuat mereka tidak dapat maju ke atas. Fenomena ini sering dipahami sebagai jebakan pendapatan kelas menengah yang sangat merugikan. Namun Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil lolos dalam jebakan ekonomi ini.
PEMERINTAH gencar melakukan pemerataan sumber pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Saat ini pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan belum tersebar secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Untuk bisa keluar dari middle income trap dan mencapai Visi Indonesia Emas 2045 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen belum cukup, sehingga harus bisa didorong di kisaran 6-7 persen disertai investasi yang tumbuh 6,8 persen hingga dua dekade mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerataan ekonomi di setiap daerah bisa dihadirkan dengan mengoptimalkan UMKM dan sektor jasa. Dengan adanya pemerataan ekonomi, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional akan terdongkrak secara berkelanjutan. Bahkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) disebut Airlangga lolos dari middle income trap ini.
“Kita melihat berbagai daerah Indonesia ada yang pendapatannya tinggi, seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sebagian Sumatera Selatan. (Sumber pertumbuhan ekonomi) itu harus kita ratakan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Rabu (24/7/2024).
Airlangga mengatakan hingga akhir tahun 2024 ini pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai US$ 5 ribu. Saat ini, ada beberapa daerah di Indonesia yang sudah keluar dari middle income trap, salah satunya Provinsi DKI Jakarta dengan pendapatan US$ 21 ribu per kapita. Lalu pendapatan di Provinsi Palembang sudah mencapai US$ 10 ribu per kapita. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara juga sudah berhasil keluar dari middle income trap.
“Pendapatan perkapita Jakarta U$$ 21 ribu. Kalau kita lihat provinsi lain, Palembang itu US$ 10.000, kemudian kalau kita lihat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah lolos middle income trap,” terang dia.
Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan terdapat tiga mesin ekonomi yang harus dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar Indonesia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi.
Pertama, mesin ekonomi konvensional yang telah ada, seperti infrastruktur, perdagangan, manufaktur, dan pertanian, yang harus direvitalisasi dan ditingkatkan kapasitasnya melalui investasi dan perluasan akses pasar.
Kedua, membangun mesin ekonomi baru seperti digitalisasi, kecerdasan artifisial, semikonduktor, ekonomi hijau dan transisi energi, yang akan berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan untuk generasi masa depan.
“Ketiga, mesin ekonomi Pancasila yaitu mesin ekonomi berkeadilan dan inklusif, yang harus disempurnakan untuk menjaga kesinambungan sosial ekonomi,” tandas Airlangga.
Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Apabila Jakarta menempati provinsi PDRB perkapita tertinggi di Indonesia dan dapat disetarakan dengan negara maju, maka PDRB dari Provinsi Kaltim dan Kaltara menyusul di posisi ke-2 dan ke-3.
Sebagai informasi, PDRB perkapita Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 ialah sebesar USD20.000-an atau setara Rp322 juta. Jumlah PDRB tersebut, menurut Kementerian Keuangan sudah bisa dikatakan setara dengan negara maju.
Di tahun 2024, suatu negara bisa dikatakan negara maju apabila pendapatan per kapitanya mencapai USD12.500 atau setara Rp250 juta. Sementara DKI Jakarta memiliki PDRB perkapita di atas jumlah tersebut.
Berdasarkan data PDRB per kapita tahun 2023, PDRB dari dua provinsi di Kalimantan berada di atas Rp200 juta, yakni Rp215,7 juta untuk Kaltim, dan Rp 201,7 juta untuk Kaltara. Nilai tersebut apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia tentunya sangat jauh berbeda, sebab pendapatan per kapita dari masyarakat Indonesia sendiri rata-rata masih berada di angka Rp75 juta per tahun. Apalagi jika dibandingkan dengan provinsi Jatim, Jabar dan Jateng, yang memiliki PDRB di bawah Rp75 juta.
Sejatinya, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dr (HC) Zainal A Paliwang, S.H.,M.Hum sejak awal dilantik memang membidik agar turut menyokong negara keluar dari middle income trap. Gubernur Zainal mengungkapkan, semua elemen di pusat dan daerah harus mendorong terobosan baru untuk mengembalikan projectory pertumbuhan ekonomi nasional. Targetnya, Indonesia lepas dari middle income trap ke negara high economy paling cepat tahun 2037 sampai 2045.
Bagaimana kelanjutannya, baca berita selengkapnya di Koran Benuanta edisi: 289 pekan ke-5 Juli 2024. (*/gio)
Editor: Yogi Wibawa
