Selama 3 Tahun, Pemprov Kaltara Guyur Bankeu Rp 431 Miliar

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus bergerak melakukan pembenahan demi terwujudnya Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera lewat program strategis yang melibatkan kabupaten dan kota. Salah satu pengejawantahannya yakni mengalir derasnya kran bantuan keuangan umum maupun khusus yang diguyur untuk kepentingan publik di empat kabupaten dan satu kota di Bumi Benuanta, julukan Provinsi Kaltara.

Selain konsisten, berdasarkan data yang diperoleh, bantuan keuangan (bankeu) umum yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara lewat tangan dingin Gubernur Kaltara Zainal dan Wakil Gubernur Yansen TP selama tiga tahun terakhir berjumlah fantastis. Menariknya lagi, angka ini terus melesat setiap tahunnya.

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan bankeu tersebut merupakan komitmen Pemprov Kaltara dalam memberikan dukungan kepada kabupaten dan kota di provinsi yang terbentuk tahun 2012 silam ini.

“Dengan memberikan bantuan keuangan umum, Pemprov Kaltara berupaya memberikan dukungan pada setiap kabupaten dan kota di wilayah dalam menjalankan program dan kegiatan untuk kemajuan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltara untuk membangun sinergi antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat di wilayah tersebut, sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh pihak,” ujar Gubernur Zainal.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara, Denny Harianto menjelaskan bahwa bantuan keuangan umum diberikan karena usulan dari pemerintah kabupaten kota yang mengajukan kegiatan-kegiatan dengan aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kegiatan yang didanai menggunakan bantuan keuangan umum dapat berupa pekerjaan fisik ataupun pengadaan barang. Seperti tahun 2021 misalnya, bankeu umum hanya didapatkan Kabupaten Bulungan sebesar Rp 4.000.000.000 untuk penanganan Covid-19.

Namun realisasi pada tahun tahun 2022 ada tiga kabupaten dan 1 kota di Kaltara mendapat kucuran bankeu umum dengan total Rp 99.150.000.000. Meliputi Kota Tarakan sebesar Rp 23.750.000.000, Kabupaten Bulungan Rp 30.000.000.000, Nunukan Rp 34.700.000.000, dan Tana Tidung Rp 10.700.000.000.

Sementara pada tahun 2023, seluruh kabupaten kota di Kaltara menerima bantuan keuangan umum. Seperti Kota Tarakan menerima sebesar Rp 30.285.000.000, Bulungan Rp 20.815.000.000, Nunukan Rp 19.200.000.000, Tana Tidung sebesar Rp 3.800.000.000, dan Malinau sebesar Rp 2.650.000.000.

“Tahun 2023 totalnya mencapai Rp 76.750.000.000 untuk 5 kabupaten kota,” sebutnya.

Terkait peruntukkannya, dengan anggaran yang diterima Kabupaten Nunukan sebesar Rp 19.200.000.000 tersebar untuk 14 kegiatan. Di antaranya pekerjaan rekonstruksi Jalan Simpang Tiga Sedadap menuju Pasar Perbatasan Kecamatan Nunukan Selatan senilai Rp 3.000.000.000.

Rekonstruksi jalan Desa Binalawan, Kampung Tellang, Kecamatan Sebatik Barat sebesar Rp 3.000.000.000, pembangunan Pasar Rakyat Long Bawan Kecamatan Krayan sebesar Rp 1.000.000.000, rehabilitasi jalan penghubung Atap-Pagar-Labuk Kecamatan Sembakung sebesar Rp 4.000.000.000. Lalu pembangunan Jalan Sembakung Atulai sebesar Rp 2.000.000.000, semenisasi Desa Kalambuku Kecamatan Lumbis Ogong sebesar Rp 500.000.000, ulinisasi Desa Langgason Lumbis Pansiangan sebesar Rp 500.000.000, semenisasi Desa Ubol Alung Lumbis Ogong sebesar Rp 500.000.000.

Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Lumbis Hulu sebesar Rp 1.000.000.000, lanjutan pembangunan jembatan jerambah kelompok Desa Labang Kecamatan Lumbis Pansiangan sebesar Rp 500.000.000, pembangunan siring bronjong Desa Tambaliang Kecamatan Lumbis Ogong sebesar Rp 1.000.000.000, pembangunan tambatan perahu masyarakat Desa Sedongon Kecamatan Lumbis sebesar Rp 200.000.000, rekonstruksi Jalan Cermai Desa Sanur Kecamatan Tulin Onsoi sebesar Rp 1.000.000.000 dan pengembangan peternakan sapi sebesar Rp 1.000.000.000.

Lalu di Tana Tidung yang menerima anggaran sebesar Rp 3.800.000.000 yang digunakan untuk pembangunan Jalan Sesayap-Sengkong STA 11+300. Sementara di Malinau yang menerima anggaran sebesar Rp 2.650.000.000 untuk pengadaan alat berat eksavator. Masih di Kabupaten Malinau juga menerima Rp 2.000.000.000 dan pembuatan kolam budidaya perikanan kelompok tani nila sejahtera Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat sebesar Rp 650.000.000.

“Untuk Kota Tarakan di tahun 2023 itu ada 163 kegiatan yang dibiayai oleh bankeu umum sebesar Rp 30.285.000.000, di Kabupaten Bulungan dari anggaran Rp 30.000.000.000 dapat menyelesaikan 95 kegiatan,” tandasnya.

Baca Juga :  Pengendara Motor Diduga Disenggol Truk dari Arah Belakang, Korban Tewas di Tempat

Tak cukup sampai di situ, Pemprov Kaltara juga memberikan perhatian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN yang bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan dengan menyalurkan bankeu khusus insentif setiap bulannya.

Kasubbid Bina Administrasi Keuangan Daerah BKAD Kaltara, Winda mengatakan tahun 2021 penerima bankeu khusus insentif sebanyak 13.575 orang dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 64.748.250.000.

“Tahun 2021 bankeu insentif di Kabupaten Bulungan sebesar Rp 16.085.250.000 dengan jumlah penerima 3.137 orang diterima selama 9 bulan,” terang Winda.

Di mana rinciannya adalah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 3.075. Nominal uang per bulan sebanyak Rp 550.000 dengan total Rp 15.221.250.000, penyuluh pertanian ASN ada 49 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 661.500.000, penyuluh pertanian non ASN ada 4 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 36.000.000.

Kemudian penyuluh perikanan ASN ada 9 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 121.500.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 5 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 45.000.000.

Bankeu insentif di Kota Tarakan sebesar Rp 14.793.300.000 dengan jumlah penerima 2.975 orang diterima selama 9 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 2.964 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 550.000 totalnya Rp 14.671.800.000, penyuluh pertanian ASN ada 5 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 67.500.000, penyuluh pertanian non ASN ada 3 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 27.000.000, penyuluh perikanan ASN tidak dan penyuluh perikanan non ASN ada 3 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 27.000.000.

Bankeu insentif untuk Kabupaten Nunukan sebesar Rp 17.946.000.000 dengan jumlah penerima 3.465 orang diterima selama 9 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 3.360 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 550.000 totalnya Rp 16.632.000.000, penyuluh pertanian ASN ada 67 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 904.500.000, penyuluh pertanian non ASN ada 10 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 90.000.000, penyuluh perikanan ASN ada 15 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 202.500.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 13 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 117.000.000.

Bankeu insentif untuk Kabupaten Malinau sebesar Rp 11.571.300.000 dengan jumlah penerima 3.139 orang diterima selama 9 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 2.234 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 550.000 totalnya Rp 11.058.300.000, penyuluh pertanian ASN ada 22 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 297.000.000, penyuluh pertanian non ASN ada 23 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 207.000.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 1 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 9.000.000.

Bankeu insentif di Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp 4.352.400.000 dengan jumlah penerima 859 orang diterima selama 9 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 842 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 550.000 totalnya Rp 4.167.900.000, penyuluh pertanian ASN ada 6 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 81.000.000, penyuluh pertanian non ASN ada 10 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 90.000.000 dan penyuluh perikanan ASN ada 1 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 13.500.000.

Tidak hanya itu, bankeu insentif pada tahun 2022 di Kabupaten Bulungan sebesar Rp 21.447.000.000 dengan jumlah penerima 3.137 orang diterima selama 12 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 3.075 nominal uang per bulan sebanyak Rp 550.000 totalnya Rp 20.295.000.000, penyuluh pertanian ASN ada 49 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 882.000.000, penyuluh pertanian non ASN ada 4 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 48.000.000, penyuluh perikanan ASN ada 9 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 162.000.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 5 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 60.000.000.

Baca Juga :  Nama Gubernur Kaltara Dicatut Buka Donasi, Tim ITE Laporkan ke Polisi

Bankeu insentif di Kota Tarakan sebesar Rp 19.724.400.000 dengan jumlah penerima 2.975 orang diterima selama 12 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 2.964 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 550.000 totalnya Rp 19.562.400.000, penyuluh pertanian ASN ada 5 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 90.000.000, penyuluh pertanian non ASN ada 3 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 36.000.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 3 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 36.000.000.

Bankeu insentif untuk Kabupaten Nunukan sebesar Rp 23.928.000.000 dengan jumlah penerima 3.465 orang diterima selama 12 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 3.360 orang nominal uang pe rbulan sebanyak Rp 550.000 totalnya Rp 22.176.000.000, penyuluh pertanian ASN ada 67 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 1.206.000.000, penyuluh pertanian non ASN ada 10 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 120.000.000, penyuluh perikanan ASN ada 15 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 270.000.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 13 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 156.000.000.

Bankeu insentif untuk Kabupaten Malinau sebesar Rp 15.428.400.000 dengan jumlah penerima 3.139 orang diterima selama 12 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 2.234 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 550.000 totalnya Rp 14.744.400.000, penyuluh pertanian ASN ada 22 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 396.000.000, penyuluh pertanian non ASN ada 23 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 276.000.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 1 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 12.000.000.

Bankeu insentif di Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp 5.803.200.000 dengan jumlah penerima 859 orang diterima selama 12 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 842 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 550.000 totalnya Rp 5.557.200.000, penyuluh pertanian ASN ada 6 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 108.000.000, penyuluh pertanian non ASN ada 10 orang menerima insentif sebesar Rp 1.000.000 totalnya Rp 120.000.000 dan penyuluh perikanan ASN ada 1 orang menerima insentif sebesar Rp 1.500.000 totalnya Rp 18.000.000.

“Total bankeu khusus tahun 2022 sebesar Rp 86.331.000.000 dengan penerima sama dengan tahun 2021 yakni 13.575 orang,” sebutnya.

Sementara, di tahun 2023 bankeu insentif di Kabupaten Bulungan sebesar Rp 24.974.600.000 dengan jumlah penerima 3.143 orang diterima selama 12 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 3.087 nominal uang per bulan sebanyak Rp 650.000 totalnya Rp 24.078.600.000, penyuluh pertanian ASN ada 44 orang menerima insentif sebesar Rp 1.300.000 totalnya Rp 686.400.000, penyuluh pertanian non ASN ada 3 orang menerima insentif sebesar Rp 800.000 totalnya Rp 28.800.000, penyuluh perikanan ASN ada 9 orang menerima insentif sebesar Rp 1.300.000 totalnya Rp 140.400.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 4 orang menerima insentif sebesar Rp 800.000 totalnya Rp 38.400.000.

Bankeu insentif di Kota Tarakan sebesar Rp 23.254.800.000 dengan jumlah penerima 2.973 orang diterima selama 12 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 2.960 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 650.000 totalnya Rp 23.088.000.000, penyuluh pertanian ASN ada 5 orang menerima insentif sebesar Rp 1.300.000 totalnya Rp 78.000.000, penyuluh pertanian non ASN ada 3 orang menerima insentif sebesar Rp 800.000 totalnya Rp 28.800.000, penyuluh perikanan ASN ada 2 orang menerima insentif sebesar Rp 1.300.000 totalnya Rp 31.200.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 3 orang menerima insentif sebesar Rp 800.000 totalnya Rp 28.800.000.

Baca Juga :  Nama Gubernur Kaltara Dicatut Buka Donasi, Tim ITE Laporkan ke Polisi

Bankeu insentif untuk Kabupaten Nunukan sebesar Rp 27.701.400.000 dengan jumlah penerima 3.467 orang diterima selama 12 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 3.371 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 650.000 totalnya Rp 26.293.800.000, penyuluh pertanian ASN ada 63 orang menerima insentif sebesar Rp 1.300.000 totalnya Rp 982.800.000, penyuluh pertanian non ASN ada 7 orang menerima insentif sebesar Rp 800.000 totalnya Rp 67.200.000, penyuluh perikanan ASN ada 18 orang menerima insentif sebesar Rp 1.300.000 totalnya Rp 280.800.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 8 orang menerima insentif sebesar Rp 800.000 totalnya Rp 76.800.000.

Bankeu insentif untuk Kabupaten Malinau sebesar Rp 18.225.600.000 dengan jumlah penerima 3.119 orang diterima selama 12 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 2.230 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 650.000 totalnya Rp 17.394.000.000, penyuluh pertanian ASN ada 31 orang menerima insentif sebesar Rp 1.300.000 totalnya Rp 483.600.000, penyuluh pertanian non ASN ada 33 orang menerima insentif sebesar Rp 800.000 totalnya Rp 316.800.000 dan penyuluh perikanan ASN ada 2 orang menerima insentif sebesar Rp 1.300.000 totalnya Rp 31.200.000.

Bankeu insentif di Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp 6.550.800.000 dengan jumlah penerima 823 orang diterima selama 12 bulan, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 790 orang nominal uang per bulan sebanyak Rp 650.000 totalnya Rp 6.162.000.000, penyuluh pertanian ASN ada 9 orang menerima insentif sebesar Rp 1.300.000 totalnya Rp 140.400.000, penyuluh pertanian non ASN ada 20 orang menerima insentif sebesar Rp 800.000 totalnya Rp 192.000.000, penyuluh perikanan ASN ada 3 orang menerima insentif sebesar Rp 1.300.000 totalnya Rp 46.800.000 dan penyuluh perikanan non ASN ada 1 orang menerima insentif sebesar Rp 800.000 totalnya Rp 9.600.000.

“Penerima bankeu tahun 2023 sebanyak 13.516 orang, ada penurunan sekitar 59 orang. Di mana penerimaan bankeu insentif sebesar Rp 100.705.200.000,” tutupnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., menekankan agar pengunaan anggaran harus dilakuakan secara bijak dan tepat manfaat. Hal tersebut berkaca dari masih adanya infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang perlu dilakukan perbaikan. Kata dia, fasilitas publik yang baik dapat menarik investor ke daerah tersebut.

“Sekarang kalau kita bandingkan dengan daerah lain. Dengan dibangunnya jalan tol misalnya, investasinya tidak terpusat di jalan itu saja, tetapi di sepanjang jalan tol itu banyak berdiri perusahaan atau pabrik. Karena begitu masuk jalan tol semuanya bisa terhubung. Termasuk ke pelabuhan dan bandara,” beber Margiyono.

Dari kacamata ekonom, ia memberikan masukan kepada Pemprov Kaltara di antaranya mengoptimalkan potensi sumber daya alam, melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dari ketertinggalan dan keterbelakangan daerah dan mendorong industri KIHI agar terealisasi menjadi industri nasional.

“Sekarang beberapa kewenangan yang tadinya ditangani oleh kabupaten kota diambil alih provinsi. Nah kalau kewenangan itu ada di provinsi maka ada potensi untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Misal, pengelolaan hutan atau tambang. Dari provinsi lagi bagaimana mempromosikannya, bagaimana mengelola sumber daya sehingga nanti ada nilai tambah termasuk pajak dan retribusi dari aktivitas itu. Kita tidak bisa berharap sama pusat, karena banyak skema pengeluaran dibiayai pakai hutang,” pungkasnya. (*/tmz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *