benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kemenpan RB mengenai usulan terkait penerimaan PPPK di Kabupaten Nunukan Tahun 2023.
Kedatangan Bupati Laura ke Kemenpan RB didampingi anggota DPRD Kabupaten Nunukan Hendrawan, Gat Kalep, Welson, Lewi, serta Kepala BKPSDM H. Sura’i, Kepala Dikdik Akhmad, Inspektur Inspektorat Jumianto, Kepala Dinas Pemadam Rachmaji Sukirno dan Kabag Organisasi Harman.
Koordinasi yang dilakukan ke Kemenpan RB mengusulkan beberapa usulan mengenai standar passing grade seleksi PPPK dibuatkan perbedaan dengan standar passing grade Nasional di Wilayah Kab. Nunukan.
“Mengingat kualitas SDM (Honorer) berbeda dengan SDM yang berada di wiliayah Pulau jawa dan sekitarnya dan lagi letak geografis kita di perbatasan yang sulit dijangkau baik transportasi maupun jaringan internet, sehingga ini juga salah satu hambatannya,” kata Laura.
Selain itu juga mengusulkan tenaga honorer yang berstatus kategori 2, agar dapat diprioritaskan untuk diterima menjadi pegawai PPPK Tahun 2023. Dan tenaga honorer yang sudah bertugas di wilayah terpencil di Kabupaten Nunukan diprioritaskan menjadi PPPK di tempat dia bekerja saat ini.
Sebanyak 20 orang tenaga kesehatan di Kecamatan Krayan yang belum bisa terdaftar dalam sistem penerimaan agar dapat dibuka akunnya oleh Kemenpan RB.
Usulan terakhir, untuk tenaga PPPK guru yang mendaftar di Kec. Lumbis tetapi pada saat SK penetapan bertugas di Nunukan untuk dapat di posisikan kembali sesuai tempat pendaftaran awal.
Dari usulan tersebut dari Kemenpan RB yang di wakili oleh Suryo Hidayat menanggapi dengan baik usulan-usulan tersebut.
Dari Kemenpan RB menyampaikan bahwa untuk ke depannya nilai ambang batas hasil test CAT dapat diakumulasi dengan kompetensi teknis tambahan dalam bentuk ujian praktik terhadap pekerjaan yang dilamar.
Usulan terkait tenaga honorer kategori 2 dan 3 akan dipertimbangkan menjadi bagian dari nilai penerimaan PPPK di kondisikan oleh instansi teknis. Untuk honorer yang bertugas di wilayah terpencil diupayakan untuk mendapatkan prioritas akan dibahas pula tingkat selanjutnya.
“Beberapa usulan yang kami sampaikan Alhamdulillah mendapat respons, salah satunya itu untuk 20 orang tenaga kesehatan akan segera dibuka akunnya pendaftaran susulan oleh Kemenpan RB dan Kemenkes. Sedangkan guru yang pendaftaran berbeda penempatan akan diusahakan untuk kembali di posisi awal,” jelasnya.
Laura menambahkan, disisa masa jabatannya Laura ingin memperjuangkan tenaga honorer yang berada di Kab. Nunukan agar dapat segera diangkat menjadi PPPK.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
