benuanta.co.id, NUNUKAN – Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan bersama DPRD gelar kegiatan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2021, di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan, Kamis, 30 Juni 2022.
Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, menyampaikan hari ini telah memasuki tahapan akhir dari rangkaian yang dilaksanakan oleh DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah tahun 2021.
Apresiasi serta penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nunukan karena telah mencermati dan membahas secara serius, teliti dan seksama atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2021, baik melalui rapat paripurna, rapat komisi maupun rapat badan anggaran.
“Kami (pemerintah daerah) sampaikan kepada fraksi – fraksi yang sudah menyampaikan pendapat akhirnya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagai penjabaran dan tindak lanjut laporan badan anggaran DPRD Nunukan yang pada intinya dapat menerima dengan baik laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021,” kata H. Hanafiah.
DPRD sudah menyetujui untuk disahkannya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 menjadi peraturan daerah.
Rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah yang digelar ini tidak lain untuk memberikan dasar hukum yang jelas, sekaligus dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis dan transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan persetujuan bersama raperda.
“Kami berharap akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Kata Hanafiah, tetap mengharapkan adanya kerja sama antara eksekutif dan legislatif, sehingga pelaksanaan APBD berikutnya dapat berjalan lebih baik. Dan dia mengharapkan kepada semua pihak terutama DPRD kabupaten Nunukan agar tetap melakukan pengawasan, supaya dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
