MALINAU – Bupati Malinau Dr.Yansen TP mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda Malinau untuk mengubah paradigma pembangunan yang masih normative, dimana perencanaan pembangunan daerah itu dilakukan oleh Pemerintah derah.
“Jadi dalam pertemuan forum OPD ini, kita masih dalam peningkatan mengubah paradigma pembangunan selama ini yang masih normatif,” kata Yansen, usai membuka rapat forum OPD yang diselenggarakan oleh Bappeda dan Litbang Malinau, Selasa (10/3) pagi.
Dikatakannya, sekarang ini pihaknya ingin lebih stressing lagi dan konsisten dalam menjalankan tujuan pembangunan nasional tersebut, yang mana selalu seragam ke seluruh daerah. Namun, untuk menjalankan pembangunan nasional itu, tentu ada tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut harus ada pendekatan yang berdasarkan kondisi daerah. “Jadi pendekatan Gerdema yang kita jalankan ini sebenarnya sudah sangat tepat. Karena di dalam desa itu ada RT-RT. Dimana RT-RT ini membawahi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, jika berbicara pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat untuk di Malinau yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 80 ribu jiwa dan di tingkat Kabupaten meliliki 109 desa dan ratusan RT. “Nah, pembangunan itu harus tersentuh ke tingkat Rt. logika sederhana, bagiamana bisa perencanaan itu dimulai dari bawah. Karena rakyat di tingkat RT itu memiliki harapan dalam membangun. Bukan pemerintah daerahnya,” ungkapnya.
Melalui Forum OPD ini, kata Bupati, pemerintah daerah harus dapat merangkul dan menyerap sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. “Jadi perencanaan pembangunan itu tidak lagi berada di desa melainkan perencanaan dilakukan ditingkat RT. Setelah itu, baru disinkronkan dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa” tegasnya.
Bupati mengatakan, kebutuhan masyarakat di tingkat RT itu akan diarahkan melalui APBDes. “Nah nantinya, baik dana RT 260 juta, dana desa (APBN) dan gerdema itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau perlu kebutuhan masyarakat itu, bisa ditingkatkan ke Provinsi maupun ke tingkat Pusat. Jadi semua harus berdasarkan usulan dan kepentingan rakyat yang ada di RT,” jelasnya.
Sementara, lanjut Bupati, peranan dari OPD sebagai perangkat teknis yang melakukan pendampingan dan pengawasan ke tingkat bawah. “Jadi mereka harus fokus ke bawah. Jangan lagi, berpikir dikantor. Tapi bagaimana OPD ini harus bersama-sama dengan rakyat bekerja,” tegasnya.
Menurut Bupati lagi, apabila konsep berpikir pembangunan dari bawah ini berjalan. Tentu, konsep pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyat akan berjalan dengan baik. “Apalagi anggaran dari atas itu turun ke bawah. Dimana, dibutuhkan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Oleh karenanya, penguatan di tingkat RT dan Desa pada tahun ini harus diperkuat. Mulai dari segi adminsitrasi kuangan, administrasi pemerintahan, adminstrasi kependudukan dan lain sebagainya dapat terlaksana dengan baik. “Jadi bagaimana RT dan desa itu benar-benar menguasai. Begitu juga masyarakat di RT itu harus paham, sehingga ada partisipasi mereka dalam bekerja dan membangun,” jelasnya.
Disamping itu, sebagai pemerintah daerah harus jujur, transparan kepada masyarakat. Dan, masyarakat pun juga harus memahami mana bagian-bagian yang dapat dikerjakan. “Misalnya dari masyarakat RT, desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten dan provinsi,” ungkapnya.
Dia berharap, melalui pertemuan ini OPD harus berorientasi ke desa dan RT. Tujuannya, pembangunan di tingkat bawah itu harus nyata. “Karen setiap tahun baik dari APBN menyalurkan ke desa. Jadi harus betul-betul perencanaannya dari bawah,” pungkasnya.(Prokompim Malinau)
