TARAKAN – Gejolak pasar keuangan global yang ditandai dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan munculnya ancaman penurunan penilaian terhadap pasar modal Indonesia dinilai tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini karena struktur pembiayaan ekonomi daerah masih lebih banyak ditopang belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan, dan investasi langsung dibandingkan pembiayaan melalui pasar modal.
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalimantan Utara sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengungkapkan, perekonomian nasional memiliki beberapa sumber pembiayaan dengan karakteristik berbeda. Menurutnya, gejolak pasar modal perlu dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap keseluruhan pembiayaan ekonomi, bukan hanya dari pergerakan harga saham.
“Ekonomi nasional itu secara umum disusun oleh beberapa sektor pembiayaan, mulai dari sisi fiskal, perbankan, investasi langsung, sampai pembiayaan portofolio,” ungkapnya, Sabtu (31/10/2026).
Ia menjelaskan, pembiayaan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu fondasi ekonomi. Belanja pemerintah tetap diperlukan untuk menjalankan kewajiban negara, termasuk melindungi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan cukup besar, sedangkan pendapatan pemerintah memiliki keterbatasan.
“Fiskal itu sifatnya mengikat karena ada tugas konstitusi, yaitu pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.
Selain fiskal, pembiayaan perbankan memiliki peran besar dalam mendukung aktivitas ekonomi. Kredit perbankan digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari investasi, modal kerja, hingga konsumsi masyarakat. Dr. Margiyono menyebut, perbankan bahkan menjadi salah satu sumber pembiayaan dominan dalam perekonomian, termasuk di Kaltara.
“Pembiayaan yang tidak dibiayai oleh pemerintah itu bisa dibiayai oleh perbankan melalui kredit, baik kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi,” katanya.
Besarnya peran perbankan di Kaltara terlihat dari perbandingan nilai pembiayaan pemerintah dan kredit perbankan. Berdasarkan data yang disampaikan Dr. Margiyono, pembiayaan melalui APBN di Kaltara berada di kisaran Rp13 triliun, sedangkan kredit perbankan pada Juli lalu mencapai sekitar Rp46 triliun. Angka tersebut menunjukkan pembiayaan perbankan mencapai lebih dari tiga kali nilai pembiayaan APBN yang ia sebutkan.
“Kalau di Kaltara, pembiayaan dari APBN itu sekitar Rp13 triliun, sementara per Juli kemarin pembiayaan dari perbankan mencapai Rp46 triliun,” bebernya.
Sumber pembiayaan berikutnya adalah investasi langsung atau foreign direct investment (FDI), yakni investasi yang masuk untuk membiayai kegiatan usaha dan proyek ekonomi secara langsung. Di Kaltara, salah satu proyek yang dikaitkan dengan skema investasi tersebut adalah pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan. Dr. Margiyono menyebut, rencana pengembangan kawasan tersebut melibatkan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok.
“Beberapa proyek strategis, kalau di Kaltara, salah satunya adalah pembiayaan kawasan industri hijau yang sedianya merupakan kesepakatan antara pemerintah RI dengan pemerintah Tiongkok,” tuturnya.
Berbeda dengan belanja pemerintah, kredit perbankan, dan investasi langsung, pembiayaan portofolio melalui pasar modal cenderung lebih mudah mengalami perubahan. Pembiayaan ini berkaitan dengan aktivitas investasi di pasar saham, termasuk saham perusahaan terbuka yang tercatat di bursa. Menurut Dr. Margiyono, karakteristik tersebut membuat arus modal portofolio lebih sensitif terhadap sentimen dan dinamika pasar keuangan global.
“Pembiayaan portofolio itu sifatnya sangat dinamis dan berkecenderungan mengalami perubahan yang sangat tinggi,” ujarnya.
Karena itu, penurunan IHSG dan ancaman penurunan penilaian pasar modal Indonesia perlu dipahami sesuai dengan sumber pembiayaan yang terdampak. Dalam penjelasannya, Dr. Margiyono menyinggung dinamika yang berkaitan dengan MSCI, lembaga penyedia indeks pasar yang menjadi salah satu acuan investor. Ia menilai gejolak di pasar modal tidak serta-merta mencerminkan melemahnya seluruh fondasi perekonomian Indonesia.
“Meskipun terjadi dinamika yang sangat tinggi dalam sektor keuangan global, yang bergerak itu terutama arus modal masuk dan keluar yang berkaitan dengan pasar modal,” imbuhnya.
Meski demikian, ia mengingatkan, pergerakan arus modal tetap memiliki risiko terhadap perekonomian nasional, khususnya nilai tukar rupiah. Ketika modal asing masuk dalam jumlah besar, rupiah berpotensi menguat. Sebaliknya, arus modal keluar dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar. Besar kecilnya dampak akan bergantung pada skala pergerakan modal tersebut.
“Kalau banyak modal masuk atau capital inflow, rupiah berpotensi menguat. Sebaliknya, kalau terjadi capital outflow, potensi rupiah mengalami depresiasi itu ada,” terangnya.
Namun, Dr. Margiyono menilai dampak gejolak pasar modal terhadap Kaltara relatif terbatas karena keterlibatan pasar modal dalam struktur pembiayaan ekonomi daerah masih kecil. Aktivitas ekonomi Kaltara dinilai lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan, dan investasi langsung.
“Guncangan sektor keuangan di sisi pasar modal, baik penurunan harga saham maupun tekanan yang berkaitan dengan MSCI, tidak akan terlalu beresonansi sampai ke Kaltara karena keterlibatan pasar modal di daerah ini kecil,” tegasnya.
Dari sisi fiskal, ia menjelaskan, belanja pemerintah pusat tetap menjadi penopang aktivitas ekonomi di daerah, meskipun terdapat perubahan pada belanja pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Keberlanjutan pembiayaan melalui APBN dinilai penting untuk menjaga pembangunan dan kegiatan ekonomi tetap berjalan.
“Kalaupun terjadi penurunan belanja pemerintah daerah, belanja pemerintah pusat dalam hal ini tetap ada. Jadi, upaya menjaga konsistensi dan keberlanjutan pembangunan melalui pembiayaan fiskal tidak terlalu bermasalah berat karena APBN tetap mengucurkan anggaran,” paparnya.
Di luar belanja pemerintah, pertumbuhan kredit perbankan juga menjadi salah satu indikator yang diperhatikan. Dr. Margiyono membandingkan penyaluran kredit perbankan yang pada tahun sebelumnya berada di kisaran Rp36 triliun dengan angka sekitar Rp46 triliun pada Juli lalu. Menurutnya, peningkatan tersebut memperlihatkan perbankan masih memiliki peran besar dalam mendukung pembiayaan ekonomi Kaltara.
“Kalau tahun lalu itu sekitar Rp36 triliun, kemudian per Juli kemarin sudah Rp46 triliun dari perbankan. Artinya, terjadi kenaikan,” tambahnya.
Meski memiliki penopang pembiayaan yang relatif kuat, Dr. Margiyono menilai pemerintah daerah tetap perlu mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah mempercepat realisasi proyek strategis nasional, khususnya pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan. Proyek tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat kabupaten, tetapi juga memberi dampak lebih luas terhadap perekonomian Kaltara.
“Tinggal bagaimana pemerintah daerah dan pimpinan daerah mendorong realisasi PSN, terutama kawasan industri hijau itu, supaya tetap dilanjutkan dan bisa menjadi sumber pertumbuhan baru,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan kawasan industri di Kaltara juga berpotensi memperluas pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Apabila investasi di kawasan Tanah Kuning dapat direalisasikan, Kaltara bersama wilayah lain di kawasan ALKI II berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama melalui pengolahan sumber daya alam dan penguatan industri.
“Selama ini ekonomi tumbuh di Jawa dan kawasan ALKI I. Kalau ini diperjuangkan, akan ada sumber pertumbuhan baru di ALKI II yang dipicu oleh terealisasinya proyek-proyek investasi di kawasan industri hijau,” lanjutny.
Dr. Margiyono juga menilai sumber daya yang selama ini memasok kebutuhan industri di Pulau Jawa perlu didorong agar memiliki nilai tambah melalui pengolahan di daerah asal. Ia mencontohkan rumput laut, kelapa sawit, dan batu bara sebagai komoditas yang berkaitan dengan aktivitas industri. Pengembangan industri pengolahan di Kaltara dinilai dapat memperkuat keterkaitan antara ketersediaan sumber daya alam dan pembangunan kawasan industri.
“Kalau bahan-bahan itu bisa didorong untuk diolah guna mendukung pengembangan Kawasan Industri Hijau di Tanah Kuning, menurut saya, itu merupakan bagian dari pertumbuhan baru di ALKI II,” sebutnya.
Ia turut menyoroti perlunya perubahan cara pandang terhadap wilayah perbatasan yang selama ini kerap diposisikan sebagai kawasan pinggiran. Menurutnya, Kaltara memiliki potensi strategis untuk menjadi kawasan terdepan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama jika investasi dan pengembangan industri dapat direalisasikan secara optimal.
“Istilah perbatasan itu sebaiknya direvisi menjadi kawasan terdepan karena faktanya selama ini beberapa kebutuhan industri di Jawa mengambil bahan dari Kalimantan,” katanya.
Karena itu, Dr. Margiyono menekankan percepatan investasi langsung sebagai salah satu pekerjaan penting pemerintah untuk memperkuat perekonomian Kaltara. Realisasi investasi di Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning diharapkan mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kegiatan industri, dan memberikan dampak bagi Bulungan, Kaltara, hingga perekonomian nasional.
“Yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah mendorong investasi langsung atau foreign direct investment agar realisasinya di kawasan industri hijau lebih cepat, sehingga bisa menjadi sumber pertumbuhan baru, baik bagi Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara, maupun Indonesia,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
