benuanta.co.id, TARAKAN – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong percepatan aktivitas ekonomi di Kalimantan Utara. Selain membuat transaksi lebih efisien, penggunaan pembayaran digital juga dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dan meminimalkan kebocoran dalam transaksi pajak maupun retribusi.
Akademisi dan Ekonom Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan penerapan QRIS di sejumlah daerah telah menunjukkan manfaat terhadap optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi. Menurutnya, digitalisasi transaksi membuat proses pembayaran lebih mudah sekaligus tercatat dengan lebih baik.
“Beberapa pemerintah daerah di Provinsi Yogyakarta itu memang sangat mendorong penggunaan QRIS di dalam sistem pemungutan pajak daerah atau penggunaan retribusi,” ungkapnya, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, penggunaan QRIS juga dapat mendorong aktivitas ekonomi karena masyarakat tidak lagi harus membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. Pembayaran dapat dilakukan sesuai nominal yang tertera sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien.
“Menurut saya adalah sekali lagi inilah upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat lagi,” ujarnya.
Dr. Margiyono menilai efisiensi tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap akselerasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan transaksi yang lebih cepat dan mudah, perputaran uang di masyarakat diharapkan semakin meningkat.
“Jadi karena ada sebuah fenomena kalau dulu uang Rp100 ribu dikasih kembalian, apalagi Rp500, akhirnya menurut saya memang terjadi satu percepatan transaksi,” jelasnya.
Di sisi pemerintah daerah, digitalisasi pembayaran melalui QRIS juga dinilai dapat membantu meningkatkan penerimaan sekaligus mengurangi potensi kebocoran. Sistem pembayaran yang tercatat secara digital membuat transaksi lebih mudah dipantau dan dikelola.
“Untuk pemerintah juga akan meningkatkan pendapatan daerah dan juga akan meminimalisir kebocoran,” tegasnya.
Meski demikian, Dr. Margiyono mengingatkan kemudahan transaksi melalui QRIS juga perlu diimbangi dengan perilaku konsumsi yang rasional dari masyarakat. Kemudahan pembayaran berpotensi mendorong masyarakat untuk lebih banyak berbelanja sehingga pengelolaan keuangan tetap harus menjadi perhatian.
“Setiap individu tetap harus rasional dalam melakukan belanja,” katanya.
Ia menjelaskan, peningkatan konsumsi yang tidak terkendali berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat untuk menabung maupun melakukan investasi. Karena itu, masyarakat tetap perlu mengatur pendapatan yang terbatas agar tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga kebutuhan masa depan.
“Jangan sampai besar pasak daripada tiang,” ujarnya.
Menurut Dr. Margiyono, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena peningkatan konsumsi dapat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya investasi, termasuk kepemilikan rumah. Ia mencontohkan kondisi di Tarakan yang menunjukkan permintaan rumah kontrakan dan kos-kosan relatif tinggi dibandingkan permintaan rumah untuk tempat tinggal.
“Beberapa perumahan itu untuk rumah tinggal permintaannya tidak terlalu tinggi, tetapi permintaan rumah kontrakan dan kosan itu tinggi,” bebernya.
Ia menilai kondisi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan untuk membeli rumah. Selain itu, tingginya permintaan hunian sewa juga dapat berkaitan dengan banyaknya pekerja yang datang dari luar daerah.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk membeli rumah, sementara tingginya kebutuhan hunian sewa juga dipengaruhi oleh banyaknya pekerja dari luar daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Dr. Margiyono memberikan perhatian khusus terhadap penerapan QRIS di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Menurutnya, karakteristik ekonomi kawasan perbatasan berbeda dengan wilayah perkotaan karena aktivitas perdagangan masyarakat banyak berkaitan dengan Malaysia dan penggunaan mata uang ringgit.
“Penerapan QRIS di wilayah perbatasan perlu memperhatikan karakteristik ekonomi masyarakat yang masih banyak bertransaksi dengan Malaysia dan menggunakan ringgit,” ucapnya.
Ia menilai perlu ada kehati-hatian apabila seluruh transaksi masyarakat di wilayah perbatasan langsung diarahkan menggunakan QRIS sementara transaksi perdagangan dengan Malaysia masih menggunakan ringgit. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru membuat masyarakat semakin jarang memegang rupiah dalam aktivitas ekonominya.
“Kalau semua transaksi di perbatasan, sebutlah di Krayan, di Sebatik, kemudian di Kayan Hulu atau Mentara yang berbatasan dengan Malaysia semuanya menggunakan QRIS, masyarakat tidak perlu lagi memegang uang rupiah,” lanjutnya.
Menurutnya, ketika masyarakat di kawasan perbatasan menjual barang ke Malaysia, mereka tetap berpotensi menerima pembayaran dalam mata uang ringgit. Jika transaksi domestik juga semakin minim menggunakan rupiah, maka generasi muda di kawasan perbatasan dikhawatirkan semakin terbiasa menggunakan ringgit dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Kalau rupiah tidak pernah dipegang, maka anak-anak muda dan masyarakat di perbatasan yang dikendalikan ringgit,” katanya.
Karena itu, Dr. Margiyono menyarankan penggunaan QRIS di perbatasan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, Bank Indonesia dan pemerintah perlu terlebih dahulu memperkuat penggunaan rupiah serta memastikan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan lebih banyak terhubung dengan perekonomian lokal.
“Menurut saya dalam porsi seperti ini Bank Indonesia harus tetap bijak, QRIS itu barangkali lebih baik diutamakan di perkotaan dulu,” tuturnya.
Ia menilai penguatan ekonomi lokal di perbatasan juga harus dilakukan melalui industrialisasi berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat. Dengan demikian, hasil produksi masyarakat tidak hanya dijual keluar daerah atau ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah di dalam wilayah Kaltara.
“Pemerintah mendorong industrialisasi perkebunan, industrialisasi rumput laut, industrialisasi apa saja di perbatasan,” imbuhnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar barang yang dihasilkan masyarakat dapat dibeli dan diolah oleh industri lokal sehingga perputaran transaksi tetap menggunakan rupiah. Dengan semakin kuatnya aktivitas ekonomi lokal, kedaulatan rupiah di wilayah perbatasan juga diharapkan semakin terjaga.
“Kita perlu memperkuat industri lokal agar hasil produksi masyarakat dapat diserap di dalam daerah dan transaksi tetap menggunakan rupiah. Dengan begitu, perputaran ekonomi lokal sekaligus kedaulatan rupiah di wilayah perbatasan dapat semakin terjaga,” sebutnya.
Dr. Margiyono menegaskan penerapan QRIS di perbatasan bukan berarti harus ditolak, tetapi perlu ditempatkan sesuai dengan kondisi ekonomi wilayah. Tahap awal, menurutnya, harus memastikan ketersediaan dan penggunaan rupiah tetap kuat dalam aktivitas ekonomi masyarakat sebelum penetrasi QRIS diperluas.
“Kalau sekarang di perkotaan QRIS itu penetrasi, kalau di sana itu adalah tahap demi tahap. Tahap pertama adalah memastikan semua transaksi menggunakan rupiah, kesediaan rupiah terjaga, kemudian semua aktivitas itu tidak dijual sebelah tetapi dibeli oleh industri lokal sehingga yang bergerak adalah rupiah, rupiah, dan rupiah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
