benuanta.co.id, TARAKAN – BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) secara serentak di 37 provinsi dan 41 titik di Indonesia pada Selasa (18/8/2026). Program ini dirancang untuk memastikan manfaat jaminan sosial yang diterima pekerja maupun ahli waris tidak berhenti sebagai dana konsumtif, tetapi dapat menjadi modal untuk membangun kemandirian ekonomi.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Dr. Syaiful Hidayat, M.T., mengungkapkan PEKA lahir dari evaluasi terhadap manfaat yang selama ini diberikan kepada ahli waris peserta, khususnya mereka yang menerima santunan akibat kecelakaan kerja maupun kematian. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan santunan yang diberikan dapat menjadi modal bagi keluarga untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan.
“Kami ingin walaupun secara undang-undang tugas BPJS Ketenagakerjaan selesai pada saat menyerahkan manfaat, tapi kami ingin beyond ini agar manfaat ini benar-benar menjadi modal awal untuk mereka bisa bangkit, bisa melanjutkan kehidupan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Syaiful menjelaskan, salah satu hal yang mendorong lahirnya PEKA adalah pengalaman ketika BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat kepada seorang ahli waris yang menerima santunan sekitar Rp281 juta. Penerima manfaat tersebut dinilai belum memiliki literasi keuangan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola dana dalam jumlah besar.
“Bagaimana beliau ini bisa mengelola uang sebesar ini? Beliau belum memiliki literasi keuangan, belum memiliki keahlian,” jelasnya.
Kondisi tersebut kemudian mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak hanya berhenti pada penyerahan manfaat, tetapi memberikan pendampingan agar dana yang diterima dapat digunakan secara produktif. Syaiful mengatakan tujuan akhirnya adalah membuat penerima manfaat mampu bangkit, mandiri, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
“Inilah asbabun nuzul kami ingin melahirkan gerakan PEKA, karena kami ingin manfaat ini benar-benar menjadi modal awal untuk bergerak dan berkelanjutan,” bebernya.
Dalam penyusunannya, BPJS Ketenagakerjaan melihat banyak program pelatihan yang sebelumnya telah dimiliki berbagai stakeholder, mulai dari Bank Indonesia dan OJK yang memiliki program literasi keuangan, dinas ketenagakerjaan dan BLK yang memberikan pelatihan keterampilan, hingga perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat. Program-program tersebut kemudian ingin disatukan agar penerima manfaat dapat terhubung dengan pelatihan yang sudah tersedia.
“Di satu sisi, kami banyak mempunyai para penerima manfaat ini yang butuh dilatih. Di sisi lain banyak stakeholder yang juga melakukan program pelatihan, butuh peserta,” jelasnya.
Syaiful menegaskan PEKA bukan semata-mata program BPJS Ketenagakerjaan, melainkan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem ketenagakerjaan. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, lembaga pelatihan hingga perbankan.
“Kegiatan PEKA ini bukan aksi kegiatan BPJS Ketenagakerjaan, tapi merupakan kegiatan kolaborasi seluruh ekosistem,” tegasnya.
Program PEKA juga menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan memberikan nilai lebih di luar perlindungan jaminan sosial. Selama ini BPJS Ketenagakerjaan memberikan lima jaminan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Pensiun.
“Kami akan melengkapi semua ini dan ini yang kita lakukan dengan program PEKA, termasuk mulai dari sebelum terjadinya perlindungan sampai dengan para penerima manfaat kita berdayakan bersama,” ujarnya.
Syaiful menambahkan peserta PEKA nantinya akan mendapatkan pelatihan berdasarkan minat dan kebutuhannya. Setelah memiliki keterampilan, peserta juga akan dibantu memperoleh pendanaan serta pemasaran.
“Kami akan bantu beberapa pelatihan, kemudian kami juga akan bantu sampai dengan pendanaan dan marketingnya,” tambahnya.
Dukungan pemasaran juga akan dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk platform digital yang dapat mempertemukan produk peserta dengan pembeli. Syaiful menyebut Pasar Digital UMKM menjadi salah satu peluang pasar bagi produk yang dihasilkan peserta PEKA.
“Potensi juga menjadi pasar buat Bapak dan Ibu sekalian hasil kegiatan PEKA hari ini, sampai dengan nanti menjadi profit,” bebernya.
Syaiful menyebut program PEKA telah melalui tahap piloting sejak 4 Juli 2026. Peluncuran kemudian dilakukan secara serentak di 37 provinsi dan 41 titik dengan jumlah peserta lebih dari 1.400 orang dalam pelaksanaan hari tersebut. Secara keseluruhan, sebanyak 2.736 peserta telah mendapatkan pelatihan.
“Ini bukan prestasi BUMN, ini adalah ekosistem, karena pelatihan ini sekali lagi merupakan kolaborasi bersama antara BUMN, pemerintah daerah, pemerintah pusat, komunitas bisnis, komunitas ekosistem lainnya,” lanjutnya.
Dari jumlah tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 10 persen peserta sudah mampu produktif dalam tiga hingga empat bulan ke depan. Syaiful menilai keberanian peserta untuk memulai usaha menjadi faktor penting agar pelatihan menghasilkan dampak nyata.
“Kami sangat berharap minimal dari yang kita latih 2.736 ini, dalam tiga atau empat bulan ke depan 10 persen harus bisa produktif,” paparnya.
Ia mencontohkan salah satu peserta di Sumedang yang mulai memproduksi kopi kemasan setelah mengikuti pelatihan barista. Menurutnya, contoh tersebut menunjukkan bahwa pelatihan harus dilanjutkan dengan keberanian untuk memulai usaha.
“Yang paling penting berani untuk memulai berusaha,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Faizal Rachman, mengatakan PEKA diharapkan dapat memastikan manfaat yang diberikan kepada ahli waris tidak habis untuk kebutuhan konsumtif. Menurutnya, ketika pekerja yang menjadi sumber penghasilan keluarga meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan harus tetap mampu melanjutkan kehidupannya.
“Kami berharap ada keberlanjutan dari manfaat yang diberikan untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan itu mampu digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Faizal mengatakan program tersebut juga diarahkan untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat hilangnya sumber penghasilan keluarga. Selain pelatihan keterampilan, peserta akan mendapatkan materi literasi keuangan melalui kolaborasi dengan BI, OJK dan perbankan.
“Bagaimana dana yang diterima bisa digunakan secara baik, tidak terjebak kalau mau berinvestasi, tidak berinvestasi di tempat yang salah,” katanya.
BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui mitra perbankan seperti BSI, BTN, Bank Mandiri dan perbankan lainnya. Dukungan tersebut diberikan ketika peserta membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.
“Pada saat nanti melanjutkan usahanya, ingin membutuhkan pendanaan, tidak usah khawatir, kami juga akan membantu untuk mendapatkan pendanaan lanjutannya,” katanya.
Selain pendanaan, pemasaran menjadi bagian penting dalam keberlanjutan usaha peserta. BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan ruang di kantor cabang untuk memajang produk peserta sekaligus mengenalkannya kepada perusahaan mitra.
“Kami akan siapkan satu showcase juga di setiap kantor cabang kami, sehingga media dan pekerjaan adalah konsumen pertama dari hasil para peserta PEKA ini,” pungkasnya.
Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., menyampaikan bahwa pemberdayaan penerima manfaat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat yang diperoleh tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan semata.
“Harapannya, pemberdayaan tidak berhenti setelah pelatihan, tetapi terus berlanjut melalui pendampingan dan kolaborasi sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap kemandirian ekonomi para penerima manfaat,” ujar Khairul.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tarakan, Masbuki menjelaskan dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, komunitas, serta berbagai mitra strategis lainnya.
“Kami tidak ingin mereka sekadar selesai mengikuti pelatihan. Harapannya, keterampilan yang didapat benar-benar bisa menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan dan membuat mereka semakin mandiri. Untuk mewujudkan itu, tentu BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi banyak pihak untuk bersama-sama membuka jalan bagi mereka,” jelas Masbuki. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
