benuanta.co.id, TARAKAN – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Tarakan yang dimulai sejak 15 Juni lalu baru mencatat capaian sekitar 7,7 persen dari total target pendataan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan mengakui angka tersebut masih berada di bawah harapan dan membutuhkan dukungan lebih besar dari masyarakat agar target pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Kepala BPS Kota Tarakan, Umar Riyadi menjelaskan, berdasarkan data monitoring per 23 Juni 2026 pukul 07.25 WITA, progres pendataan yang dilakukan 148 petugas pendata lapangan dan 21 pengawas telah mencapai 7,7 persen dari total sasaran sekitar 97 ribu unit, yang terdiri atas keluarga dan unit usaha.
“Pelaksanaan sensus lapangan ini dimulai 15 Juni dan berakhir 31 Agustus 2026. Secara efektif baru memasuki minggu pertama, namun progres saat ini masih sekitar 7,7 persen,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat waktu pelaksanaan sensus hanya sekitar 75 hari. Jika rata-rata pendataan hanya mencapai satu persen per hari, maka seluruh target diperkirakan baru akan selesai dalam waktu sekitar 100 hari. Oleh karena itu pihaknya sangat membutuhkan dukungan seluruh masyarakat agar petugas dapat bekerja lebih optimal saat melakukan pendataan secara door to door.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan pendataan adalah kompleksitas informasi yang harus dikumpulkan petugas. Untuk keluarga yang tidak memiliki usaha, proses wawancara biasanya memerlukan waktu sekitar 30 menit. Namun apabila dalam satu rumah tangga terdapat beberapa unit usaha, waktu pendataan bisa bertambah cukup signifikan.
“Misalnya satu keluarga memiliki tambak, warung kelontong, dan rumah kontrakan. Semuanya harus didata satu per satu karena masing-masing memiliki karakteristik usaha yang berbeda,” jelasnya.
Dalam pendataan usaha, petugas tidak hanya mencatat jenis usaha, tetapi juga menanyakan waktu mulai beroperasi, Nomor Induk Berusaha (NIB), jumlah tenaga kerja, hingga kondisi pendapatan, pengeluaran dan aset usaha.
“Kalau ada satu usaha, bisa bertambah sekitar 30 menit lagi. Jadi semakin banyak usaha yang dimiliki, semakin panjang proses wawancaranya,” ungkapnya.
Selain faktor teknis, BPS juga menemukan kendala berupa kekhawatiran masyarakat terhadap tujuan pendataan. Sebagian warga masih menganggap sensus ekonomi berkaitan dengan perpajakan atau akan memengaruhi status penerima bantuan sosial. Padahal, sensus bertujuan memperoleh gambaran kondisi riil masyarakat dan perkembangan aktivitas ekonomi di daerah.
“Masih ada yang khawatir soal pajak. Kami tegaskan tidak ada kaitannya dengan pajak. Ada juga yang khawatir status desilnya berubah. Padahal tugas kami hanya mendata kondisi masyarakat apa adanya,” tegasnya.
Guna memastikan target tercapai, BPS menerapkan sistem evaluasi harian. Pemantauan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga individu petugas pencacah. Data monitoring tersebut menampilkan wilayah dengan progres tertinggi maupun terendah sehingga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan strategi di lapangan.
“Kami bisa melihat kecamatan mana yang perlu perhatian, kelurahan mana yang sering masuk lima terbawah sampai petugas mana yang progres unggah datanya masih rendah. Semua dipantau setiap hari,” ujarnya.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, Umar menyebut tingkat penolakan masyarakat relatif kecil. Dari ribuan rumah tangga dan usaha yang telah didatangi petugas, hanya ditemukan satu hingga dua kasus penolakan.
“Secara umum masyarakat menerima dengan baik. Kami berharap partisipasi masyarakat terus meningkat karena data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan program pelayanan publik,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
