benuanta.co.id, BULUNGAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikannya usai rapat paripurna Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun 2025. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan BPK harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
“Sesuai yang disampaikan tadi, beberapa poin yang harus diperbaiki oleh gubernur dan pemerintah provinsi, kita berharap dalam waktu 60 hari itu terjawab semua dan selesai. Itu adalah koreksi yang benar dan tepat untuk pemerintah,” ujar Achmad Djufrie.
Ia menegaskan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti tidak ada temuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Justru, kata dia, rekomendasi yang diberikan BPK menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kita mendapat WTP dengan masih ada yang harus diperbaiki. Jadi bukan berarti tidak ada temuan. Ada temuan, tetapi harus diperbaiki. BPK memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan tersebut,” katanya.
Tak hanya itu, Achmad Djufrie optimis, Pemprov Kaltara mampu menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK dalam waktu yang ditentukan. Ia berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana penyelesaian rekomendasi dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat.
“Saya rasa seperti tahun-tahun dulu, tidak sampai satu atau dua bulan sudah bisa terjawab dan diperbaiki. Tugas BPK memang mengawasi dan mengecek kekurangan-kekurangan yang ada, baik di legislatif maupun pemerintah,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Achmad Djufrie juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Kaltara mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah di Kaltara.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kerjanya. Walaupun ada koreksi, itu tetap menjadi penghargaan yang didapatkan oleh provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Ia mengaku bangga karena seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara juga berhasil meraih opini WTP dari BPK RI.
“Saya sangat bangga melihat kabupaten dan kota juga mendapatkan opini tanpa terkecuali. Itu sangat bagus. Artinya kinerja mereka sesuai dengan yang diharapkan,” tutupnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
