benuakaltim.co.id, BERAU – Suasana hangat menyelimuti pertemuan antara Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, dengan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kaltara di Kota Tarakan, beberapa hari lalu.
Namun, di balik keakraban tersebut, terungkap sejumlah persoalan pelik yang tengah menghantui dunia perkuliahan di Bumi Benuanta. Para aktivis kampus ini tak segan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada orang nomor satu di Kaltara tersebut.
Salah satu isu paling krusial yang mencuat adalah fenomena mahasiswa yang terpaksa cuti hingga putus kuliah akibat tidak sanggup membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Zainal langsung menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat.
Senada dengan Gubernur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kaltara, Saiful Bachry, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan para generasi muda.
“Kami sangat mengapresiasi keberanian teman-teman mahasiswa dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan. Ini menjadi catatan penting bagi kami di Pemerintah Provinsi,” ujar Saiful Bachry, Kamis (16/4/2026).
Saiful Bachry menjelaskan, langkah awal yang akan diambil adalah melakukan pendataan yang akurat. Pihaknya meminta pengurus BEM untuk berkolaborasi dalam menyuplai data mahasiswa yang benar-benar mengalami kendala biaya.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kami butuh data konkret. Berapa banyak mahasiswa kita yang cuti karena UKT, berapa yang hampir putus kuliah. Data ini akan menjadi dasar bagi kami untuk merumuskan kebijakan bantuan yang tepat sasaran,” tambahnya.
Menurut Saiful, pemerintah tidak ingin ada putra-putri daerah yang cerdas namun harus berhenti mengejar cita-cita hanya karena persoalan biaya.
Lebih lanjut, Saiful Bachry menekankan, solusi yang dicari bukan sekadar pemberian beasiswa rutin, melainkan mekanisme intervensi yang lebih cepat bagi mereka yang dalam kondisi darurat finansial.
“Kita akan kaji lebih dalam, apakah melalui optimalisasi program Kaltara Cerdas atau skema bantuan sosial pendidikan lainnya. Intinya, pemerintah hadir dan tidak akan tinggal diam melihat fenomena ini,” tegas Saiful.
Selain isu UKT, pertemuan tersebut juga membahas mengenai Sekretariat BEM se-Kaltara dan kelanjutan Perda Kepemudaan yang diharapkan bisa segera rampung untuk menjadi payung hukum bagi pemberdayaan pemuda di Kalimantan Utara. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
