benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, mengatakan seluruh persiapan di daerah telah diselesaikan. Saat ini, pemerintah pusat hanya perlu menuntaskan proses administrasi dan memulai pembangunan fisik sekolah.
“Pemprov Kaltara berkomitmen mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Seluruh aspek pendukung di daerah, mulai dari izin pemanfaatan tata ruang dari DPUPR hingga dukungan sosial dari masyarakat adat dan warga transmigran telah kami fasilitasi,” kata Gubernur Zainal, Senin (27/7/2026).
Menurut gubernur Zainal, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah status lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan. Lahan seluas 7,87 hektare di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, masih tercatat sebagai aset Kementerian Transmigrasi.
Meski demikian, ia memastikan status lahan tersebut telah clean and clear setelah diterbitkannya surat pernyataan pelepasan hak pengelolaan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
“Lahan ini merupakan aset Kementerian Transmigrasi. Karena itu kami berkoordinasi langsung dengan kementerian agar proses administrasi dapat dipercepat sehingga pembangunan segera dimulai,” ujarnya.
Gubernur Zainal menjelaskan, kawasan Sekolah Rakyat dirancang sebagai fasilitas pendidikan berasrama yang dilengkapi berbagai sarana pendukung. Berdasarkan masterplan, kawasan itu akan memiliki gedung sekolah dua lantai untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah dinas guru, masjid, gedung serbaguna, dapur dan kantin, hingga green house sebagai sarana pelatihan keterampilan di bidang agribisnis.
Ia menambahkan, paparan yang disampaikan Pemprov Kaltara mendapat respons positif dari Menteri Transmigrasi. Bahkan, kementerian langsung menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal terkait untuk memprioritaskan penyelesaian administrasi pemecahan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) agar penyerahan aset dapat dipercepat.
“Kami bersyukur mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Harapannya proses administrasi segera selesai sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera direalisasikan,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden RI dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
